PENERAPAN PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP AKUN PIUTANG PERPAJAKAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA 2017-2019
| Main Author: | Djunur, Imran |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/17109 http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/17109/9624 |
Daftar Isi:
- In order to be widely used by users of financial statements, information related to tax receivable accounts in LKPP must meet the Full Disclosure Principle relate to assets, liabilities and equity either through faces or Notes to Financial Statements. Complete information will prevent users from misleading and improper decision making or opinions on the financial condition and performance of the central government. This study focuses on the disclosure of information on tax accounts receivable at LKPP because the account has significant value and gets the attention of LKPP users. Through this research, the writer will assess whether the information related to tax receivables in LKPP FY 2017 to 2019 meets the Full Disclosure Principle. To fulfill the principle, LKPP must disclose 9 adequate information related to tax receivable. The results of the analysis show that the disclosure of tax receivables in LKPP FY 2017 and LKPP FY 2018 don’t fulfill all the criteria, while LKPP FY 2019 only fulfill 1 criteria. There was no significant increase in the implementation of full disclosure principle of tax receivable within 3 years.
- Agar penyajian nilai piutang pajak dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan secara luas, informasi terkait akun piutang perpajakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) harus memenuhi Prinsip Pengungkapan Lengkap atas aset, kewajiban dan ekuitas baik melalui face ataupun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Informasi yang lengkap akan menghindarkan pengguna laporan keuangan dari hal yang menyesatkan dan pengambilan keputusan atau pendapat yang tidak tepat atas kondisi keuangan dan kinerja pemerintah pusat. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan informasi atas akun piutang perpajakan pada LKPP karena akun tersebut memiliki nilai yang signifikan dan mendapat perhatian dari pengguna LKPP. Penelitian ini bertujuan menilai apakah informasi terkait piutang perpajakan pada LKPP TA 2017 s.d 2019 telah memenuhi prinsip pengungkapan lengkap. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan piutang perpajakan pada LKPP TA 2017 dan LKPP TA 2018 belum memenuhi semua kriteria, sedangkan LKPP TA 2019 hanya memenuhi satu kriteria. Tidak ada peningkatan yang berarti dalam prinsip pengungkapan lengkap atas akun piutang perpajakan dalam kurun waktu tiga tahun.