PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PPAT NOTARIS DALAM PENCATATAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN (Studi Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)
| Main Author: | Van Yoeseph, Dini |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/8404/1/PERSEPSI_MASYARAKAT_TERHADAP_PELAYANAN_PUBLIK_ANTARA_PEMERINTAH_KECAMATAN_DAN_PPAT_NOTARIS_DALAM_PENCATATAN_TERTIB_ADMINISTRASI_PERTANAHAN.pdf http://eprints.umm.ac.id/8404/ |
Daftar Isi:
- Di era reformasi, ini perubahan menjadi kata yang sering kita dengar dimana tuntutan perubahan sering disuarakan baik oleh individu maupun oleh anggota masyarakat lainnya. Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah menyangkut pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan. Paling tidak ada 385 jenis pelayanan yang diberikan aparatur kepada masyarakat, mulai dari akta kelahiran sampai dengan urusan akta kematian semua jenis pelayanan tersebut disediakan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah, baik aparatur yang berada di pusat masupun di daerah. Secara umum belum banyak memuaskan masyarakat. Survey awal yang dilakukan kepada masyarakat menyangkut pelayanan pesepsi mereka terhadap pelayanan publik di pemerintah kecamatan gading cempaka dan PPAT notaris. Ini dilakukan kepada masyarakat yang pernah mengaktakan tanahnya di kecamatan dan notaris tetapi hanya sebatas persepsi mereka terhadap pelayanan publik. Dari dimensi pelyanan publik (sikap, perilaku, pengetahuan dan pendapat) di kecamatan pelayanan publik meyangkut pencatatan akta tanah prosedur yang berbelit-belit sikap kecamatan dan prilaku yang kurang melayani. Sedangkan notaris, sebagai lembaga non pemerintah biasanya mempunyai pelayanan yang lebih efektif dibandingkan dengan kecamatan. Dalam kenyataan dari pengamatan di lapangan di kecamatan gading cempaka, yang terjadi di masyarakat terutama di kecamatan gading cempaka Kota Bengkulu proses pembuatan akta tanah dirasakan dalam segi pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah serta prosedur pelaksanaan yang berbelit-belit atau tidak sesederhana yang telah disebutkan asas pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif yaitu suatu jenis penelitian yang hanya akan meluruskan keadaan obyek atau menggambarkan suatu persoalan dan tidak dimaksudkan untuk mengambil, menarik kesimpulan yang terlalu umum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah setelah data atau informasi terkumpul dari berbagai responden melalui kuisioner, wawancara,observasi dan dokumentasi. Setelah itu perlu diolah dan di analisis, maka penelitian ini mengunakan analisis deskriftif kualitatif dengan prosentase. Pentapan analisis dengan teknik ini mengandung data kualitatif yang diperoleh dikuantifikasikan, diangkakan sekedar untuk mempermudah penggabungan dua atau lebih data variable. Kemudian sesudah terdapat hasil akhir lalu dikualifikasikan kembali. ii Hasil penelitiaan tentang persepsi masyarakat dari aspek pengetahuan, sikap, pendapat dan prilaku terhadap pelayanan publik di kecamatan dan notaris masyarakat masih banyak masyarakat yang menilai kurang baik. Terutama pelayanan yang diberikan kecamatan dalam efisiensi kerja, ketepatan waktu dan prilaku pegawai. Sedangkan, notaris dari segi pelayanan baik efisiensi kerja, ketepatan waktu dan prilaku pegawai sudah cukup baik. Kesimpulan adalah bahwa persepsi masyarakat terhadap pelyanan publik di kecamatan dan notaris dari aspek pengetahuan, sikap, prilaku dan pendapat. Masyarakat masih belum puas dengan pelayanan yang diberikan baik dari efisiensi dan efiktifitas kerja, tepat waktu perlu di tingkatkan lagi. Pelayanan pemerintah yang pada umumnya dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah berbelit-belit. Kemudian, apabila saat ini masih terjadi ekonomi biaya tinggi dan segala bentuk inefisiensi di sektor pemerintah, hal ini setidaknya bersumber dari kinerja birokrasi dan lembaga-lembaga lain yang menyediakan pelayanan publik.