REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA INDONESIA SAFE HOUSE DI MALANG SOCIAL REHABILITATION A CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN INDONESIA SAFE HOUSE INSTITUTION IN MALANG
| Main Author: | Zaenal, Abidin |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/59398/1/Abidin%20-%20rehabilitasi%20sosial%20anak%20berhadapan%20dengan%20hukum%20indonesia%20save%20house.pdf.pdf http://eprints.umm.ac.id/59398/2/Peer%20Review-Abidin-rehabilitasi%20sosial%20anak%20berhadapan%20dengan%20hukum%20indonesia%20save%20house.pdf.pdf http://eprints.umm.ac.id/59398/3/Similarity%20-%20Abidin%20-%20rehabilitasi%20sosial%20anak%20berhadapan%20dengan%20hukum%20indonesia%20save%20house.pdf.pdf http://eprints.umm.ac.id/59398/ https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1463 |
Daftar Isi:
- Kasus-kasus yang menimpa anak di beberapa wilayah di Indonesia, sampai saat ini masih berlangsung mulai dari bentuk kasus sederhana sampai dengan yang sangat berat termasuk pembunuhan. Keterlibatan anak dalam konflik hukum perlu mendapatkan perhatian serius dari semua stakeholder baik pemerintah, masyarakat bahkan dunia usaha agar penanganannya tepat untuk masa depan anak yang lebih baik. Penelitian terkait dengan proses rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai upaya untuk melihat dan memahami komitmen para pendamping anak dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi sosial ABH, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Penjelasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), langkah diversi dan keadilan restoratif diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar dan mampu untuk mengubah perilakunya setelah menyadari masalah hukum yang pernah dialami anak. Selanjutnya, langkah diversi dan keadilan restorasi oleh hukum harus ditunjang dengan rehabilitasi sosial yang memadai oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah yakni Lembaga Penyelenggraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kendati demikian, keberadaan LPKS masih belum optimal, baik jumlah LPKS, jumlah sumber daya manusianya, fasilitas maupun dukungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena kekhususan LPKS untuk pelaku ABH di Malang Raya terdapat di lembaga INSAFH. Subjek penelitian ini adalah Direktur INSAFH dan Manager Layanan INSAFH dengan contoh klien dampingan di shelter adalah W. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial ABH di INSAFH dilaksanakan cukup baik dengan skema penguatan klien dan keluarga secara langsung. Namun, dalam aspek jumlah sumber daya manusia untuk mendampingi klien dan mitra lembaga masih kurang, baik dalam jumlah maupun peran-peran mutualisme antar lembaga mitra. Apabila aspek sumber daya manusia dan jejaring atau mitra ini dapat diselesaikan maka rehabilitasi sosial klien akan terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan kebutuhan klien. Proses rehabilitas sosial yang komprehensif baik dukungan internal dan eksternal akan mendorong perubahan sosial bagi ABH. Kehadiran LPKS masih sangat dibutuhkan untuk membantu upaya rehabilitasi sosial bagi ABH khususnya bagi anak pelaku ABH.