URGENSI ANCAMAN PIDANA KERJA SOSIAL (COMMUNITY SERVICE ORDER) TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM RUU KUHP NASIONAL (Suatu Studi Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)
| Main Author: | SANDIE, KURNIA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/37818/1/jiptummpp-gdl-kurniasand-48573-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/37818/2/jiptummpp-gdl-kurniasand-48573-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/37818/3/jiptummpp-gdl-kurniasand-48573-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/37818/4/jiptummpp-gdl-kurniasand-48573-4-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/37818/ |
Daftar Isi:
- Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional yang pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah baru yang diatur dalam RUU KUHP 2015 adalah sanksi pidana kerja sosial. Pidana Kerja Sosial merupakan alternatif pengganti pidana penjara yang dinilai sudah tidak efektif lagi. Tujuan penulisan ini adalah: Pertama, untuk mengetahui urgensi penerapan pidana kerja sosial dalam pembeharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui pola pidana kerja sosial dalam RKUHP berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Adapun metode penulisan adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif legal research), dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach). Pentingnya memasukkan pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan di Indonesia bisa dilihat dari tiga alasan, yaitu alasan filosofis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis. Ketiga alasan tersebut kesemuanya memberikan gambaran bahwa pidana kerja sosial sangat penting diterapkan di Indonesia untuk mencapai hakikat tujuan pemidanaan.