ANALISA YURIDIS DITERBITKANNYA PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ATAS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI
| Main Author: | Muhammad, Nur Faizal |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/37781/1/jiptummpp-gdl-nurfaizalm-49004-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/37781/2/jiptummpp-gdl-nurfaizalm-49004-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/37781/3/jiptummpp-gdl-nurfaizalm-49004-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/37781/4/jiptummpp-gdl-nurfaizalm-49004-5-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/37781/ |
Daftar Isi:
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lahir karena Penilaian Pemerintah dalam Hal ini Presiden Bahwa Negara dalam kondisi darurat Kekerasan dan Deskriminasi Terhadap Anak. Sebagaimana amanat Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 22 Ayat (1) menyatakan dalam keadaan Ikhwal Kegentingan yang Memaksa, Presiden Berhak Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Atau Perppu. Sedangkan bagaimana Parameter atau standar yang digunakan untuk menentukan keadaan ikhwal kegentingan yang memaksa belum diatur secara spesifik dalam Undang - undang, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 memberikan sedikit Penilaian bagaimana kondisi Negara yang dikatakan Darurat. Pertama, Adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang undang; kedua, Undang- undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau telah ada undang - undang, Ketiga, Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat undang - undang baru secara prosedural biasa karena membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut dibutuhkan kepastian untuk diselesaikan.