KEBIJAKAN PEMERINTAH JERMAN DALAM PEMBERIAN SUAKA TERHADAP KORBAN POLITIK SURIAH 2014-2015
| Main Author: | Vescera, Rossy Cavestanny |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/37663/1/jiptummpp-gdl-rossycaves-52872-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/37663/2/jiptummpp-gdl-rossycaves-52872-2-bab1.pdf http://eprints.umm.ac.id/37663/3/jiptummpp-gdl-rossycaves-52872-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/37663/4/jiptummpp-gdl-rossycaves-52872-4-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/37663/ |
Daftar Isi:
- Konflik yang terjadi pada Suriah mengakibatkan banyaknya korban politik Suriah yang mencari suaka ke negara-negara anggota Uni Eropa. Tanggapan yang diberikan negara-negara anggota berbeda-beda terhadap pencari suaka Suriah. Ada yang memberikan tanggapan positif dan negatif. Jerman salah satu negara anggota Uni Eropa yang hadir sebagai negara yang menerima pencari suaka Suriah dalam jumlah banyak. Kebijakan yang diberikan Jerman tersebut berupa kebijakan terbuka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori eksternal dan internal setting dari Richard W. Snyder dan konsep politik luar negeri dari KJ Holsti dan Keith R. Legg dan James F. Morrison yang secara umum dapat menjelaskan dalam kebijakan luar negeri sebuah negara dapat dipengaruhi oleh eksternal dan internal setting dalam pengambilan keputusan. Eksternal setting berupa keadaan krisis pada lingkungan internasional yang tidak diprediksi sebelumnya, sedangkan internal setting berupa ideologi dan budaya sebuah negara. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor penyebab pemerintah Jerman dalam memberikan kebijakan terbukanya, yang mana hal ini didasari atas kepatuhan Jerman terhadap aturan konstitusi Jerman berupa Undang-Undang Dasar 1949 terkait Hak Asasi Manusia (HAM), aturan Uni Eropa, dan Konvensi Jenewa 1951, protokol 1967 tentang pengungsi, ideologi demokrasi liberal, serta dukungan masyarakat internal Jerman.