IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN MADIUN
Main Author: | Permatasari, Yashinta Gianty |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2018
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/37496/1/jiptummpp-gdl-yashintagi-51352-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/37496/2/jiptummpp-gdl-yashintagi-51352-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/37496/3/jiptummpp-gdl-yashintagi-51352-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/37496/4/jiptummpp-gdl-yashintagi-51352-4-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/37496/ |
Daftar Isi:
- Salah satu upaya Pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetapi terdapat permasalahan di beberapa wilayah yaitu. Pertama. kurangnya tenaga kelompok kerja. Kedua, sumber data Penerima Bantuan Tidak Akurat. Ketiga, Keterbatasan Anggaran. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Peraturan Bupati No.6 tahun 2012 merupakan program dengan pemberian bantuan pembangunan / perbaikan bagi masyarakat miskin selaras dengan Visi Kabupaten Madiun yaitu "Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018" dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Madiun dan sumber dana lainnya yang sah. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah bagaimana implementasi Kebijakan Program Bantuan Perbaikan RTLH di Kabupaten Madiun dan kendala yang terjadi. Penelitian ini mengacu pada teori Implementasi kebijakan publik yang disampaikan Van Metter dan Van Horn. Selain itu penelitian ini menggunakan Metode Purposive sampling untuk memilih subjek sesuai dengan wawancara dan pengamatan langsung agar memperoleh data langsung dari informan. Berdasarkan pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan RTLH di Kabupaten Madiun Persentase penyelesaian salah satu kecamatan yaitu di kecamatan Balerejo hanya 59% berbeda dengan Kecamatan Dagangan 99,7% namun secara keseluruhan persentase penyelesaiannya dapat dikatakan cukup baik, terbukti mulai tahun 2009 hingga tahun 2015 sebesar 97% dari 15 kecamatan. Atau dari 14.499 di tahun 2009 unit menjadi 397 unit di tahun 2015.