IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 (Studi Kasus di Kampung Werba Distrik Fakfak Barat)
| Main Author: | MUSAAD, FAIZ A |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/37495/1/jiptummpp-gdl-faizamusaa-51669-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/37495/2/jiptummpp-gdl-faizamusaa-51669-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/37495/3/jiptummpp-gdl-faizamusaa-51669-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/37495/4/jiptummpp-gdl-faizamusaa-51669-4-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/37495/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini merupakan studi tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah pembangunan fisik yang masih kurang serta pembangunan sumber daya manusia terutama masyarakat Desa untuk mengembangkan diri masih sangat rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Desa serta menganalisis bagaimana implementasi Dana Desa apa saja hambatan dan pendukung yang telah dilaksanakan di Desa Werba. Penelitian yang dilakukakan bilamana peneliti belum memiliki pengetahuan atau gambaran yang jelas tentang situasi atau masalah apa yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa sudah berjalan, tetapi masih belum maksimal. Dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa terdapat beberapa kendal yaitu: tidak singkronnya perencanaan dan pelaksanaan didalam melakukan Implementasi Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman Aparat Desa. Rendahnya tingkat pemahaman Aparat Desa, Aparat Desa selalu meminta agar ada pendampingan yang dilakukan oleh pemerintahan diatasnya yakni Kecamatan dan Kabupaten.