KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENYEDIAAN JALUR PEDESTRIAN DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA DI KOTA MALANG (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang)

Main Author: AJI, PANJI SUSILO
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2018
Subjects:
Online Access: http://eprints.umm.ac.id/37494/1/jiptummpp-gdl-panjisusil-52857-1-pendahul-n.pdf
http://eprints.umm.ac.id/37494/2/jiptummpp-gdl-panjisusil-52857-2-babi.pdf
http://eprints.umm.ac.id/37494/4/jiptummpp-gdl-panjisusil-52857-3-babii.pdf
http://eprints.umm.ac.id/37494/3/jiptummpp-gdl-panjisusil-52857-4-babiii.pdf
http://eprints.umm.ac.id/37494/
Daftar Isi:
  • Kebutuhan akan ruang publik menjadi sebuah persoalan di berbagai daerah di Indonesia dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta naiknya volume kendaraan menjadikan jalan tak lagi mampu menampung mobilitas masyarakat. Kota Malang pun tidak terlepas dari persoalan akan ruang publik ini sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur dan juga kota pendidikan ditambah dengan sudah tidak memungkinkannya untuk menambah jumlah jalan yang ada maka alternatif seperti berjalan kakai menjadi pilihan yang akan digunakan. untuk mendukung hal tersebut diperlukan sebuah kebijakan yang memayungi segala kegiatan dalam hal pembangunan dan perbaikan jalur pedestrian dan serta fasilitas pendukungnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yaitu: wawancara mendalam terhadap informan inti, observasi, serta pengumpulan data sekunder lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang menanggapi dengan serius permasalahan akan pembangunan dan perbaikan jalur pedestrian yang dimiliki, dengan menggandeng Stakeholder dan masyarakat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang (DPUPR) mulai gencar dalam pembangunan di lokasi-lokasi strategis dan banyak digunakan oleh masyaraka, selain pembangunan dan perbaikan jalur pedestrian berbagai fasilitas pendukung turut dibangun seperti bangku-bangku taman, lampu penerangan hingga Guiding Block bagi para kaum difable. Dalam pembangunan dan perbaikan jalur pedestrian masih ditemui berbagai hambatan seperti kurangnya dana hingga kondisi di lokasi jalur yang terdapat aset daerah seperti pohon-pohon peneduh.Kedepannya DPUPR akan tetap melanjutkan berbagai program untuk jalur pedestrian tanpa harus mengurangi aset daerah tersebut serta menggadeng pihak-pihak ketiga untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.