KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DI DAERAH PERBATASAN (Studi Tentang Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor - NTT)
| Main Authors: | Nampira, Arman Rahman, Jainuri, Jainuri, Yumitro, Gonda |
|---|---|
| Format: | Article NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Departement of Government Studies, Faculty of Social Political Science UMM
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/37450/7/Nampira%20Jainuri%20Yumitro%20-%20Pembangunan%20dan%20Pengoperasian%20Pelabuhan%20Infrastruktur%20Anggaran.pdf http://eprints.umm.ac.id/37450/ |
Daftar Isi:
- Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang mobilitas barang dan manusia di negeri ini.” Tidak terkecuali kondisi yang ada diwilayah kabupaten Alor. Dilihat dari aspek topografi wilayah, Kabupaten Alor merupakan Kabupaten kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari luas daratan. Daerah Alor terdiri dari 15 (lima belas) pulau, 9 (sembilan) pulau berpenduduk dan terdiri dar wilayah administrasi sebanyak 17 (tujuh belas) Kecamatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan Wawancara serta Dokumentasi. Pertama, upaya pemerintah daerah Kabupaten Alor dalam pembangunan dan pengoprasian pelabuhan di Kecamatan Alor Barat Laut. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dan partisipatif sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan infrastruktur Kabupaten Alor sendiri bertujuan untuk meningkatkan ekonomi potensial, misalnya potensi wisata bahari, potensi hasil tani, serta potensi penghasilan laut dari nelayan. Kedua, faktor penghambat dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Minimnya anggaran sangat mempengaruhi penyelesaian pembangunan pelabuhan, dan secara tidak langsung menghambat proses pengoperasian pelabuhan. Dikarenakan belum adanya kepastian dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana penyelesaian pembangunan pelabuhan. Selain minimnya anggaran, minimnya infrastruktur juga sangat mempengaruhi pengoperasian pelabuhan.