DINAMIKA ETNISITAS DAN KONFLIK POLITIK DALAM PEMILUKADA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
| Main Authors: | Kautsar, Ibnul, Salahudin, Salahudin, Hadi, Krishno |
|---|---|
| Format: | Article NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Departement of Government Studies, Faculty of Social Political Science UMM
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/37449/1/Kautsar%20Salahudin%20Hadi%20-%20Konflik%20Politik%20Pemilukada.pdf http://eprints.umm.ac.id/37449/ |
Daftar Isi:
- Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia. Dengan usia yang masih muda dibanding provinsi lain di Indonesia, maka otonomi daerah perlu ditegakkan guna terimplementasinya dari undang- undang nomor 23 tahun 2014. Pemilukada Serentak Nasional tahun 2015 merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka dari itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keterlibatan suku dayak dalam konflik politik pemilukada Kalimantan Utara tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni supaya penjelasan yang dipaparkan dalam tulisan ini tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti oleh pembaca. Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Lokasi penelitian dilakukan pada KPU Kalimantan Utara Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik politik pemilukada yang terjadi di Kalimantan Utara pada tahun 2015 silam merupakan kekalahan dari pasangan calon Jusuf SK-Marthin Billah, sehingga pasangan calon Jusuf SK-Marthin Billah menuntut untuk pemungutan suara ulang, karena adanya dugaan terhadap pasangan calon yang menang Irianto – Udin terkait mobilisasi aparatur sipil negara serta adanya praktik politik uang. Dari temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwasanya konflik politik pemilukada yang terjadi di Kalimantan Utara pada tahun 2015 silam yakni bukan murni dari keterlibatan organisasi suku dayak, melainkan kepentingan politik. Hal ini merujuk pada pasangan calon Jusuf SK – Marthin Billah yang notabenenya berasal dari suku dayak, sehingga menggerakkan massa melalui power yang ada.