IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)
Main Author: | AZIZAH, ELLY CANDRA |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2017
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/35935/1/jiptummpp-gdl-ellycandra-49975-1-1.penda-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/35935/2/jiptummpp-gdl-ellycandra-49975-2-bab1.pdf http://eprints.umm.ac.id/35935/3/jiptummpp-gdl-ellycandra-49975-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35935/4/jiptummpp-gdl-ellycandra-49975-4-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35935/ |
Daftar Isi:
- Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah kepada pemerintah kecamatan menjadi dasar dalam implementasi pelayanan konvensional ke pelayanan PATEN yaitu merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, dimana proses pengolahannya mulai dari permohonan sampai penertiban dokumen dilakukan dalam satu meja atau loket pelayanan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan PATEN, dan mengetahui kendala dalam penyelenggaraan PATEN. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang telah dilakukan dengan baik oleh aparatur kecamatan. Upaya sosialisasi dilakukan oleh aparat kecamatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dan kendala dalam PATEN yaitu, adanya jumlah SDM yang tidak sesuai dengan sistem pelayanan yang diberikan. Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu aparatur Kecamatan harus memiliki komitmen yang tinggi terkait dengan upaya pelaksanaan kebijakan PATEN, kecamatan harus lebih memperhatikan mengenai kelengkapan sarana dan prasarana, lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dan sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan yang harus di penuhi oleh masyarakat.