KEBIJAKAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KOTA MALANG, DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MALL DINOYO CITY (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang) Oleh RIZKY YUDHA WIBAWA NIM : 201210050311116 JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2017
| Main Author: | WIBAWA, RIZKY YUDHA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/35930/1/jiptummpp-gdl-rizkyyudha-50024-1-coversk-i.pdf http://eprints.umm.ac.id/35930/2/jiptummpp-gdl-rizkyyudha-50024-2-bab1%28b%29.pdf http://eprints.umm.ac.id/35930/3/jiptummpp-gdl-rizkyyudha-50024-3-bab2%28b%29.pdf http://eprints.umm.ac.id/35930/4/jiptummpp-gdl-rizkyyudha-50024-4-bab3%28b%29.pdf http://eprints.umm.ac.id/35930/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan memberikan dampak dan ketetuan administrasi pelayanan publik dalam proses pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Malang. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Malang dalam rangka menciptakan kebijakan pelayanan perizinan yang prima. Dari segi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan. Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kebijakan pelayanan izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Malang. Unit analisis penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mall Dinoyo, menggunakan tipe penelitian ini metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara terhadap informan atau narasumber baik secara lisan maupun wawancara terstruktur, observasi pada lokasi penelitian dan juga berdasarkan dokumen berupa literatur, dokumen, tabel, karya tulis ilmiah yang tersedia pada lembaga yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif Hal ini memang menyulitkan mengingat tidak adanya peraturan hukum yang secara eksplisit mengatakan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Faktor yang menyebabkan pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah belum efektif adalah faktor peraturan perundang-undangan, lemahnya aspek sosiologis, dan peraturan daerah yang tidak memadai. Faktor lain adalah sulitnya mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar terutama pedagang dikawasan berdirinya mall dinoyo tersebut. Dampak dari pembangunan mall dinoyo juga ada yang positif dalam membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, menambah pendapatan kota malang (PAD), merenovasi dan memperbaiki kualitas bentuk pasar tradisional dinoyo. untuk urusan surat keterangan lokasi atau tanah bebas sengketa yang fungsinya salah satu digunakan sebagai syarat utama untuk mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang, yang diselenggarakan secara tertib yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung