PERAN BPBD KABUPATEN MALANG DALAM UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA ERUPSI GUNUNG KELUD DI DESA PANDANSARI KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG
| Main Author: | NEHRU, ARDHIAN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/35928/1/jiptummpp-gdl-ardhianneh-48874-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/35928/2/jiptummpp-gdl-ardhianneh-48874-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/35928/3/jiptummpp-gdl-ardhianneh-48874-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35928/4/jiptummpp-gdl-ardhianneh-48874-4-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35928/ |
Daftar Isi:
- Dampak dari bencana erupsi Gunung Kelud yang sampai ke Kabupaten Malang, khususnya Desa Pandansari yang merupakan Kawasan Rawan Bencana 1, yang artinya daerah atau kawasan yang mengalami kerusakan parah akibat erupsi Gunung Kelud. Jika dilihat dari dampak Erupsi Gunung Kelud tahun 2014, Peran Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang memiliki peran rehabilitasi dan rekonstuksi pascabencana. Program yang dilaksanakan menurut konsep Jitupasna meliputi, sektor perumahan, insfrastruktur, Sosial, ekonomi, lintas sektor. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan metode kualitatif guna menggambarkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunung Kelud. Adapun studi yang diambil yakni di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan 3 tahapan meliputi reduksi data, display data, dan pengambilan keputusan. Dalam kenyataan dilapangan, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruski memiliki peran yang kecil, BPBD hanya sebagai fungsi koordinator dalam pelaksanaannya, dan lebih dilaksanakan oleh SKPD yang bersifat teknis. Sehingga berdampak pada peran yang dijalankan tidak sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ada. Pengkajian kebutuhan pascabencana juga dilakukan tanpa adanya legalitas yang jelas, padahal dalam hal pengkajian kebutuhan pascabencana merupakan poin penting dalam melakukan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.