PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SAMPANG (Studi Kasus di BPBD Kabupaten Sampang)
| Main Author: | SARI, DWI ANITA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/35917/1/jiptummpp-gdl-dwianitasa-49038-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/35917/2/jiptummpp-gdl-dwianitasa-49038-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/35917/3/jiptummpp-gdl-dwianitasa-49038-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35917/4/jiptummpp-gdl-dwianitasa-49038-4-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35917/ |
Daftar Isi:
- Banjir di Kabupaten Sampang merupakan banjir tahunan, bersumber dari luapan sungai kalikemuning. Sejak tahun 2013-2016 banjir sering terjadi, hal ini berkaitan dengan adanya perubahan iklim (Climate Change). Banjir menimbulkan kerusakan dengan total kerugian berkisar ±Rp. 14 Milyar baik berupa sarana dan prasarana publik seperti jalan, rumah penduduk, jembatan, daerah aliran sungai, bahkan beberapa kali menelan korban jiwa. Maka, peran pemerintah daerah melalui BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperlukan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali akses kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian, dengan berpedoman pada Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang beserta kendala yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yaitu: wawancara mendalam terhadap informan inti yaitu Kasi RR pascabencana BPBD Kabupaten Sampang, observasi, serta pengumpulan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Sampang melalui BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam tahapan pelaksanaan program telah sesuai dengan petunjuk teknis Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Namun untuk proses pelaksanaan programnya masih belum berjalan secara maksimal. Kendala utama dalam pelaksanaan program ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar pemerintah kabupaten serta belum tercukupinya alokasi pendanaan untuk memperbaiki dan merekonstruksi kembali pada sebagian sektor yang terkena dampak bencana.