KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2015 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang)
| Main Author: | Mashuri, Muchammad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/35909/1/jiptummpp-gdl-muchammadm-49122-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/35909/2/jiptummpp-gdl-muchammadm-49122-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/35909/3/jiptummpp-gdl-muchammadm-49122-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35909/4/jiptummpp-gdl-muchammadm-49122-4-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35909/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang muncul Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam masa pemilihan umum bupati dan wakil bupati malang yang membuat tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menjadi lebih luas lagi cakupannya, karena semua tahapan penyelenggaraan pemilihan mulai dari persiapan, penyelenggaraan pemilihan hingga tahapan evaluasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang dengan berkiblat kepada UU Nomor 8 Tahun 2015 dan juga peraturan yang ditetapkan oleh KPU. Adanya Undang-Undang tersebut memberikan pengalaman baru bagi KPU dengan format pemilihan baru yang membuat KPU Kabupaten Malang sebagai penentu berjalannya pemilihan di daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data yang berupa pandangan responden dalam bentuk rinci atau asli, kemudian peneliti memberikan penafsiran sehingga memunculkan temuan atau mengembangkan temuan dan memberikan informasi tentang pelaksanaan. Hasil penelitian tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015 menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah diatur oleh Undang-Undang dan juga peraturan KPU/PKPU. KPU Kabupaten Malang dalam melakukan tahapan pemilihan mulai dari persiapan hingga tahapan pelaksanaan dan juga pelaporan serta evaluasi tidak pernah keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Dalam tahapan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dengan petunjuk dari Panwas Kabupaten Malang dan juga Panwas Jawa Timur. Dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU Kabupaten Malang juga membuat SK KPU Kabupaten Malang yang berisi tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 agar tahapan yang ditargetkan dapat tercapai, sehingga pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Malang dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal tahapan. Setelah disahkannya UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU Tahun 2015, KPU Kabupaten Malang juga ditugaskan untuk melaksanakan pendanaan, pendistribusian dan pemasangan APK dan bahan kampanye. Berbagai persoalan yang muncul dari adanya kebijakan baru seperti pengadaan APK dan bahan kampanye oleh KPU Kabupaten Malang memerlukan tindakan evaluasi kebijakan dalam rangka membentuk satu kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan pemasangan APK sebaiknya dilaksanakan oleh tim kampanye pasangan calon untuk menghindari protes kepada KPU Kabupaten Malang. KPU Kabupaten juga sebaiknya diberikan kewenangan untuk menolak materi atau muatan isi APK yang tidak sesuai dengan aturan, juga perlu ditambahkannya pasal yang mengatur kewenangan KPU untuk mengganti APK yang rusak. Saran yang diusulkan peneliti semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.