STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA RELIGI BERBASIS SEKTORAL (SECTORAL BASED) (Studi Pada Makam Presiden RI Ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid Kabupaten Jombang)
| Main Author: | Handayani, Silvia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/35905/1/jiptummpp-gdl-silviahand-49126-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/35905/2/jiptummpp-gdl-silviahand-49126-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/35905/3/jiptummpp-gdl-silviahand-49126-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35905/4/jiptummpp-gdl-silviahand-49126-4-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35905/ |
Daftar Isi:
- Pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai konsep terhadap pengembangan wisata religi makam Presiden RI Ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid, Letak makam yang berada di kawasan Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang menjadi fenomena menarik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi di Kabupaten Jombang. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata religi serta kendala yang dihadapi dalam mengembangkan potensi yang ada. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa adanya strategi yang digunakan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata religi yaitu: Branding, Advertising,Selling .Dalam pengelolaan terdapat pola koordinasi tiga zona pengembangan objek wisata religi meliput izona 1 (kawasan makam yang dikelola oleh pesantren), zona 2 (yang dikelolaoleh UPTD pengelolaan kawasan makam) dan zona 3 (terdiri dari zona 1 dan 2 dikelola oleh desa Cukir dan desa Kwaron. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potens iwisata religi meliputi disiplin warga dan PKL, SDM yang kurang professional serta terbengkalainya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur kawasan wisata religi Gus Dur. Maka dari itu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang perlu adanya pembuatan kebijakan tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan dengan membuat Perda.