KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah)
| Main Author: | ROVIUDDARJAT, TOBY |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/35902/1/jiptummpp-gdl-tobyroviud-49131-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/35902/2/jiptummpp-gdl-tobyroviud-49131-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/35902/3/jiptummpp-gdl-tobyroviud-49131-3-babii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35902/4/jiptummpp-gdl-tobyroviud-49131-4-babiii.pdf http://eprints.umm.ac.id/35902/ |
Daftar Isi:
- Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di NTB dengan potensi perikanan yang sangat besar tetapi masih belum terkelola dengan optimal. Potensi lestari lahan yang dimiliki hanya bisa dimanfaatkan sekitar 7,76% saja dengan tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Lombok Tengah yang mencapai 4,50% perlu untuk terus diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya disajikan dan dianalisis diikuti dengan penarikan kesimpulan dan saran. Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah teori kebijakan publik dari friederich dengan konteks implementasi dari George C. Edwards III. Kebijakan yang menjadi pilihan daerah dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanannya ialah program minapolitan. Program ini dilaksanakan setelah daerah terkait ditetapkan sebagai wilayah pengembangan minapolitan dengan keputusan menteri perikanan No.39 tahun 2011 dan diperjelas dengan KEPBUB No.1a Tahun 2011 tentang penetapan kawasan diikuti oleh KEPBUB No. 417 Tahun 2011 tentang penetapan POKJA. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan berupa pembangunan infratstruktur dan pembinaan maupun sosialisasi yang menimbulkan dampak signifikan baik bagi nelayan dan produktifitas pada komoditi unggulan daerah. Faktor atau problem yang dihadapi dalam pelaksanaan ini berupa terbatasnya jumlah pegawai, pengaruh cuaca dan koordinasi lintas sektor yang masih kurang optimal serta infrastrruktur dasar. Diharapkan dalam pelaksanaan minapolitan, Dinas Kelautan dan Perikanan maupun setiap satuan SKPD lain yang termasuk dalam POKJA diarahkan oleh ketua Kelompok Kerja dan pengarah Kelompok Kerja yakni Wakil Bupati sebagai Ketua dan Bupati sebagai pengarah untuk fokus pada pembangunan di sentra pengembangan, sehingga diharapkan percepatan wilayah yang juga menjadi acuan dalam konsep kebijakan minapolitan dan teradinya integrasi bisa lebih optimal.