PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Perumahan Di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)
| Main Author: | PUTRA, PRIMA AJI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/34657/1/jiptummpp-gdl-primaajipu-46370-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/34657/2/jiptummpp-gdl-primaajipu-46370-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/34657/ |
Daftar Isi:
- Keyword : Peran Pemerintah Daerah Alih fungsi lahan merupakan permasalah yang menjadi momok dalam kasus berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Lahan yang seharusnya berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian beralih fungsi menjadi perumahan, perindustrian, fasilitas sosial dan yang lainnya. Permasalahan ini menuntut agar pemerintah untuk dapat memberikan solusi dan penyelesaian, agar pemanfaatannya lahan yang berpotensi pada pertanian dapat terjaga dan terkendali dalam waktu jangka panjang. Dalam penelitian ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah memegang tugas dan fungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai dari sektor pertanian, baik kualitas masyarakat petani maupun kualitas hasil pertanian daerah serta salah satunya adalah dengan melindungi lahan pertanian yang berpotensi agar tidak terjadi alih fungsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan obyek penelitian yakni peran pemerintah daerah dalam pengaturan alih fungsi lahan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah melui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam pengaturan alih fungsi lahan pertanian. Lokasi yang menjadi penelitian adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam pengaturan alih fungsi lahan pertanian sampai saat ini masih dapat katakan tidak maksimal jika ditinjau dari berkurangnya lahan yang terus menerus dengan angka yang cukup besar setiap tahunnya. Banyaknya kendala yang hidapkan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani kasus alih fungsi lahan yang terjadi lebih mengacu kepada kurangnya perhatian pemerintah terhadap faktor yang mendorong pemilik lahan untuk menjual lahannya atau mengalihfungsikannya. Melalui penelitian ini, maka akan diketahui seberapa besar peran pemerintah daerah dan seperti apa kendala yang dihadapkan oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus alih fungsi lahan pertanian.