Inovasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Mengatasi Kekeringan (Studi tentang Program Pembangunan 1000 Embung Tahun 2013)
| Main Author: | PUTRI, LUSY DIAN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/33781/1/jiptummpp-gdl-lusydianpu-42850-7-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/33781/2/jiptummpp-gdl-lusydianpu-42850-1-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/33781/ |
Daftar Isi:
- Kekeringan merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro setiap tahun. Sebelumnya, kekeringan ditanggapi secara represif oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui kegiatan dropping air, akan tetapi sejak tahun 2009 mulai digalakkan pembangunan embung sebagai satu tindakan preventif untuk mengurangi dampak yang dapat dihasilkan dari bencana kekeringan. Keberhasilan pembangunan embung kemudian menginspirasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menggalakkan program pembangunan 1000 embung sejak tahun 2013 sebagai satu inovasi kebijakan dalam penanganan bencana kekeringan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan sumber sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku terkait, perundang-undangan, Renstra Dinas Pengairan dan internet. Subyek penelitian ini terdiri atas Bupati Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pengairan, BPBD, Pemerintah Desa Kepohkidul, dan Petani Desa Kepohkidul. Lokasi penelitian adalah kantor instansi terkait serta wilayah persawahan Desa Kepohkidul dan dilaksanakan pada rentang bulan November-Januari. Kemudian data di analisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubermas yang terdiri atas pengumpulan data, penyajian dan reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pembangunan 1000 muncul sebagai respon terhadap problem masyarakat. Proses pembangunan embung oleh Dinas Pengairan dilaksanakan melalui usulan dengan proposal. Sedangkan pengelolaan embung sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa. Efektifitas program pembangunan embung dianalisis dengan menggunakan empat indikator diantaranya keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Selain itu ditemukan faktor pendukung program meliputi dukungan APBD, dukungan Bupati dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat program terdiri atas pengadaan lahan, pola kebiasaan tanam masyarakat dan kebiasaan masyarakat. Kesimpulan yang ditarik dari penulisan ini bahwa manfaat program pembangunan 1000 embung belum dapat dirasakan secara optimal. Selain itu program ini juga dinilai belum cukup efektif dalam menangani kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga saran yang dapat direkomendasikan dalam penulisan ini meliputi: mengadakan sosialisasi pembuatan proposal, meningkatkan kompetensi pegawai, pelaksanaan koordinasi dengan BPBD terkait daerah atau titik desa rawan kekeringan, dan edukasi kepada masyarakat desa untuk merawat, memelihara, menjaga embung dengan melakukan pemasangan anjang-anjang dan pengangkatan lumpur, penggunaan pola tanam yang direkomendasikan serta mengatur penggunaan atau pemanfaatan air embung sesuai dengan kapasitas tampungan embung.