PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN HUTAN DI HULU (DAS) BRANTAS KOTA BATU, JAWA TIMUR
| Main Author: | PHATI, PANDU |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/33772/1/jiptummpp-gdl-panduphati-43731-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/33772/2/jiptummpp-gdl-panduphati-43731-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/33772/ |
Daftar Isi:
- Dari waktu ke waktu hutan di Indonesia semakin berkurang, rusak, dan beralih fungsi, penyebab kerusakan pada hutan yang paling sering ditemui adalah karena faktor manusia (FAO, 1978). Terdapat kecenderungan dengan teknologi yang maju, manusia dengan populasinya yang semakin bertambah, akan pada stuasi terjadinya kelangkaan sumber daya lingkungan atau defisit lingkungan (environmental deficit), yakni kerugian berjangka panjang yang disebabkan manusia. Tidak terkecuali, yang terjadi di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kota Batu yang mulai kehilangan hutan, dengan kondisi yang mulai kritis yaitu hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Sebenarnya Perum Perhutani telah mengeluarkan suatu kerja sama dengan masyarakat, yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan polakolaborasi sinergis antara Perum Perhutani dan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya program tesebut belum memberi dampak yang positip. Sehingga peneliti tertarik untuk mengeksplorasi sumber masalah tentang Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Hutan Di Hulu Aliran Sungai (DAS) Brantas, Kota BatuJawa Timur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: pertama Bagaimana masyarakat memahami keberadaan hutan di hulu DAS Brantas, dan kedua Bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang efektif oleh pemerintah daerah dalam pelestarian hutan di hulu DAS Brantas. Adapun metode dalam penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, jenis penelitian diskriptif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun subyek penelitian adalah, Perum Perhutani KPH Malang, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, Jasa Tirta Kota Malang, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu, Yayasan Pusaka serta masyarakat daerah hutan hulu DAS Brantas, sedangkan lokasi penelitian ini ialah bertempat di Desa Sumber Brantas Kota Batu Jawa Timur.Analisa data dilakukan melalui tahapan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan menerapkan konsep dari Miles dan Huberman. Adapun penemuan serta analisis dari penelitian ini ialah bahwa persoalan yang terjadi susah untuk diselesaikan, karena perspektif dari masyarakat sangat mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap hutan, ditambah dengan pemahaman yang masih minim akan keterkaitan antara hutan dengan DAS Brantas. Sehingga seharusnya Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Perum Perhutani harus merubah kebijakan atau pola pemberdayaan yang selama ini dijalankan, karena dinilai tidak memberi perubahan yang signifikan. Tentunya dalam hal ini adanya evaluasi pada PHBM serta unsur penggeraknya yaitu LMDH, terkait dengan program yang telah dilaksanakan, apakah sudah menjawab permasalah yang terjadi. Hal ini dikarenakan banyak landasan dalam proses pembuatan kebijakan yang tidak relevan pada masalah yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Merilee dan S. Grindle yang mengatakan pencapaian dari kebijakan ialah dilihat dari seberapa besar keberhasilan Implementasinya, yang dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dalam hal ini peneliti menganggap isi dari PHBM belum menjawab sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Peneliti berasumsi bahwa masyarakat yang ikut dalam PHBM yaitu, para anggota LMDH, merupakan masyarakat yang tidak memiliki motivasi dalam diri untuk menjaga dan mengelola hutan, tetapi mereka adalah masyarakat yang condong untuk memanfaatkan hutan atas nama PHBM. Sehingga peneliti menganggap perlu adanya perubahan strukrurasi dari kebijakan PHBM. Karena peneliti menganggap bentuk pemberdayaan yang selama ini dilakukan Pemerintah Daerah masih belum pada tataran kongkrit untuk memberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan berikutnya harus menerapkan metode PLA yang berorientasi pada optimalisasi partisipasi masyarakat dalam belajar serta bertindak pada tataran praktik langsung, yang mana keluaran dari hasil pemberdayaan dapat dirasakan, dan pada tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat yang berdaya, mampu menjaga hutan dan tidak merusaknya, serta tetap dapat mengoptimal hasil hutan dengan baik.