PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG MINERBA TERHADAP TERJADINYA PENAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Polres Mojokerto)
| Main Author: | LESTARI, EMILLIA CITRA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/33269/1/jiptummpp-gdl-emilliacit-42804-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/33269/2/jiptummpp-gdl-emilliacit-42804-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/33269/ |
Daftar Isi:
- Keyword : Penegakan, Pertambangan, Tanpa Izin. Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap ketentuan pidana terkait dengan pertambangan tanpa izin yang banyak terjadi di masyarakat. Sebagaimana di ketahui bahwa telah ada ketentuan pada masalah pelanggaran perizinan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini mengambil rumusan masalah berupa bagaimana penegakan ketentuan pidana pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap terjadinya penambangan tanpa izin di kabupaten Mojokerto dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto dalam menanggulangi terjadinya penambangan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari lapangan dan sumber data sekunder dari hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan peraturan perundang-undangan dan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat sebanyak 8 kasus berkaitan dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Minerba dengan pelanggaran pasal 37 ayat 1, pasal 40 ayat 3 dan pasal 67 ayat 1 dalam Undang-Undang Minerba.Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto berupa preventif yakni razia dan patroli, dan upaya represif berupa penyidikan hingga penyerahan berkas perkara. Kesimpulannya, penegakan ketentuan pidana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun memiliki beberapa kelemahan. Saran, perlunya penertiban dan pemberian sanksi tegas berupa penghentian kegiatan penambangan tanpa izin di wilayah Mojokerto.