Cover Image

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PROSES PENGADAAN BARANG PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Main Author: Wulandari, Kartika Ika
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2016
Subjects:
HG Finance
Online Access: http://eprints.umm.ac.id/32984/1/jiptummpp-gdl-kartikaika-44281-1-pendahul-n.pdf
http://eprints.umm.ac.id/32984/2/jiptummpp-gdl-kartikaika-44281-2-babi.pdf
http://eprints.umm.ac.id/32984/
ctrlnum 32984
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.umm.ac.id/32984/</relation><title>ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PROSES PENGADAAN BARANG PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK</title><creator>Wulandari, Kartika Ika</creator><subject>HG Finance</subject><description>Pengadaan barang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dengan Kementerian / Lembaga / Daerah Unit Kerja / lembaga lain yang memproses mulai dari perencanaan kebutuhan untuk pencairan dana dibiayai oleh pendapatan anggaran dan pengeluaran.Penelitian ini dilakukan di Nganjuk dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini antara lain: proses pengadaan Pengendalian Internal di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah memenuhi lima unsur pengendalian internal dan sesuai dengan sistem dan mekanisme yang telah ditentukan pada Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang pemerintah.Tetapi ada beberapa faktor yang membuat pengadaan barang rentan terhadap korupsi, termasuk tertutupnya kontrak antara pemasok dengan pejabat pengadaan. Kedua, perlu adanya bimbingan lagi untuk menambah jumlah pejabat pengadaan supaya terdapat pergantian pejabat karena masalah kekurangan sumber daya yang bersertifikasi layak pejabat pengadaan,ketiga pada saat negosiasi pengadaan barang perlu adanya saksi dari bagian bendahara/BUD/Inspektorat sebagai pengendalian pada saat pengadaan barang.</description><date>2016-08-04</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.umm.ac.id/32984/1/jiptummpp-gdl-kartikaika-44281-1-pendahul-n.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.umm.ac.id/32984/2/jiptummpp-gdl-kartikaika-44281-2-babi.pdf</identifier><identifier> Wulandari, Kartika Ika (2016) ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PROSES PENGADAAN BARANG PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang. </identifier><recordID>32984</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Wulandari, Kartika Ika
title ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PROSES PENGADAAN BARANG PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK
publishDate 2016
topic HG Finance
url http://eprints.umm.ac.id/32984/1/jiptummpp-gdl-kartikaika-44281-1-pendahul-n.pdf
http://eprints.umm.ac.id/32984/2/jiptummpp-gdl-kartikaika-44281-2-babi.pdf
http://eprints.umm.ac.id/32984/
contents Pengadaan barang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dengan Kementerian / Lembaga / Daerah Unit Kerja / lembaga lain yang memproses mulai dari perencanaan kebutuhan untuk pencairan dana dibiayai oleh pendapatan anggaran dan pengeluaran.Penelitian ini dilakukan di Nganjuk dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini antara lain: proses pengadaan Pengendalian Internal di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah memenuhi lima unsur pengendalian internal dan sesuai dengan sistem dan mekanisme yang telah ditentukan pada Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang pemerintah.Tetapi ada beberapa faktor yang membuat pengadaan barang rentan terhadap korupsi, termasuk tertutupnya kontrak antara pemasok dengan pejabat pengadaan. Kedua, perlu adanya bimbingan lagi untuk menambah jumlah pejabat pengadaan supaya terdapat pergantian pejabat karena masalah kekurangan sumber daya yang bersertifikasi layak pejabat pengadaan,ketiga pada saat negosiasi pengadaan barang perlu adanya saksi dari bagian bendahara/BUD/Inspektorat sebagai pengendalian pada saat pengadaan barang.
id IOS4109.32984
institution Universitas Muhammadiyah Malang
institution_id 136
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang
library_id 546
collection UMM Institutional Repository
repository_id 4109
city MALANG
province JAWA TIMUR
repoId IOS4109
first_indexed 2017-03-21T02:49:10Z
last_indexed 2017-03-21T02:49:10Z
recordtype dc
_version_ 1675924395633147904
score 17.538404

Lihat Juga