ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010-2014 (Studi Kasus pada Kabupaten Sumenep-Madura)
| Main Author: | Islami, Dina |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/32950/1/jiptummpp-gdl-dinaislami-44685-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/32950/2/jiptummpp-gdl-dinaislami-44685-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/32950/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kontribusi dan efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010-2014 pada Kabupaten Sumenep-Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Obyek penelitian yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif sedangkan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kontribusi tertinggi Pajak Daerah di Kabupaten Sumenep selama tahun 2010-2014 diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan dan kontribusi terendah diperoleh dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Pada Retribusi Daerah kontribusi tertinggi diperoleh dari golongan Retribusi Jasa Umum dan kontribusi terendah diperoleh dari golongan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Pajak Daerah tingkat efektivitas tertinggi diperoleh dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan efektivitas terendah diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada Retribusi Daerah tingkat efektivitas tertinggi diperoleh dari golongan Retribusi Jasa Umum dan efektivitas terendah diperoleh dari golongan Retribusi Jasa Usaha. Faktor penghambat pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kondisi ekonomi masyarakat yang belum mampu mendorong terciptanya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan kebijakan daerah yang belum sepenuhnya mengarah pada program yang membawa dampak terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.