ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERBERASAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI TUKAR PETANI
| Main Author: | ANDRIANTO, DEVIED |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/32303/1/jiptummpp-gdl-s1-2009-deviedandr-15750-1.%2BPenda-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/32303/ |
Daftar Isi:
- Pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2007 sebanyak 46,3 persen bekerja di sektor pertanian dengan 38,8 persennya berada di sub sektor tanaman pangan. Namun pertanian hanya mampu memberi kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 14 persen. Selain itu juga, sebagian besar masyarakat miskin tinggal di pedesaan (60 persen) yang sumber pendapatannya tergantung pada pertanian. Untuk mendorong pembangunan pertanian maka pemerintah memberikan insentif kepada petani melalui pemberlakuan kebijakan fiskal, yang berupa dua komponen utama, yaitu subsidi sarana produksi serta proteksi harga hasil produksi pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan kebijakan pemerintah di bidang fiskal di sektor pertanian pada tahun 2003-2007 dalam penetapan tarif impor beras, penetapan Harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk dengan tingkat kesejahteraan petani yang dinyatakan dalam nilai tukar petani (NTP). Data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut kemudian di analisa secara deskriptif, sedangkan data statistik di analisa melalui analisis regresi sederhana. sebagai variabel terikatnya (y) adalah nilai tukar petani (NTP) dan variabel bebasnya (x) adalah nilai adalah disparitas harga beras impor terkena bea masuk (tarif), disparitas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering giling (GKG) dengan harga riel yang diterima petani, disparitas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dengan harga riel yang diterima petani, disparitas harga urea dunia dengan harga eceran tertinggi (HET urea) yang ditetapkan pemerintah, disparitas harga TSP dunia dengan harga eceran tertinggi (HET TSP) yang ditetapkan pemerintah, dan harga beras dalam negeri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pemerintah di bidang pertanian secara umum berdampak nyata terhadap kesejahteraan petani. Dari hasil analisa per poin kebijakan diketahui bahwa kebijakan tarif impor beras, kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering Giling (GKG), dan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) beras memiliki dampak nyata terhadap nilai tukar petani (NTP). Sedangkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP), kebijakan harga eceran tertinggi (HET) pupuk Urea, dan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) pupuk TSP tidak berdampak nyata terhadap nilai tukar petani (NTP).