PERILAKU PEMILIH PRAGMATIS ( Studi Kasus Pemilu Legislatif 2009 Di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto)
| Main Author: | ROSA, SILVIA ELYA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/32231/1/jiptummpp-gdl-silviaelya-30926-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/32231/2/jiptummpp-gdl-silviaelya-30926-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/32231/ |
Daftar Isi:
- Pada pemilu Legislatif 2009 kondisi politik di Indonesia berbeda dengan pemilihan sebelumnya dimana aturan pemilu kali ini, yakni keputusan yang dikeluarkan MK UU no 10 tahun 2009 mengenai Pemilihan Umum, menerapkan pola suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih di Pemilu 2009, sehingga mengakibatkan persaingan antar aktor, baik antar partai maupun internal partai semakin meningkat. Sehingga mengakibatkan kecenderungan pesta demokrasi yang berlangsung di Kecamatan Prajurit Kulon ini lebih kental dengan transaksional ketimbang transformasional dalam mendapatkan wakil-wakil rakyat terpilih. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk – bentuk perilaku pragmatis pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009, serta faktor – faktor yang mempengaruhi pemilih berperilaku pragmatis dalam Pemilu Legislatif 2009. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan bentuk – bentuk perilaku pragmatis pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009 dan untuk menelusuri faktor – faktor yang mempengaruhi pemilih berperilaku pragmatis dalam Pemilu Legislatif 2009. Penelitian ini dirancang dan dianalisa secara kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Interview dan Dokumenter. Subjek dan Informan Penelitian, dalam penelitian ini mengunakan data primer dan data sekunder dengan metode pemilihan secara purposive. Sumber data adalah hasil dari wawancara subjek dan informan penelitian dimana hasil data dapat diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perilaku pemilih berperilaku pragmatis, meliputi terjadinya pembelian suara berupa dan bantuan lingkungan, sosial dan pembangunan. Dimana masyarakat bersikap paragmatis dikarenakan berubahnya aturan pemilu yaitu keputusan MK mengenai Pemilu UU no 10 tahun 2008, ketidakpercayaan masyarakat terhadap perilaku elit politik serta pemilu yang dianggap hal rutin