DAMPAK KEBIJAKAN BAILOUT BERSYARAT UNI EROPA TERHADAP STABILITAS POLITIK NEGARA-NEGARA GIIPS (GREECE, IRELAND, ITALY, PORTUGAL & SPAIN)
| Main Author: | FRIMADHONA, EVA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/31360/1/jiptummpp-gdl-s1-2011-evafrimadh-23113-BAB%2BI.pdf http://eprints.umm.ac.id/31360/2/jiptummpp-gdl-s1-2011-evafrimadh-23113-Pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/31360/ |
Daftar Isi:
- Pembahasan terkait kawasan Blok Ekonomi terbesar di Dunia, Uni Eropa, selalu menarik untuk dijadikan sebuah topik penelitian. Kebijakan ekonomi di kawasan ini mampu menarik perhatian dunia internasional, karena kawasan ini diikat oleh sebuah mata uang tunggal, Euro, sejak tahun 1998 silam. Sejak beberapa negara anggota UE (Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain) diterpa arus krisis ekonomi pasca krisis subprime mortgage yang menyerang Amerika pada tahun 2008, kebijakan-kebijakan UE menjadi sorotan para ahli ekonomi di seluruh dunia, termasuk Sri Mulyani yang merupakan ahli ekonomi indonesia yang saat ini menjabat sebagai direktur Bank Dunia. Respon UE atas krisis yang dialami negara angotanya adalah dengan memberikan bailout atau dana talangan yang diikuti oleh syarat penerapan Pakta Stabilisasi oleh negara yang bersangkutan. Penerapan Pakta Stabilisasi UE ini, memberikan dampak terhadap stabilitas politik negara-negara GIIPS. Hasil dari penelitian ini adalah, Kebijakan UE tersebut menciptakan krisis politik di Negara GIIPS. Penelitian ini didasari oleh konsep indikator-indikator krisis politik yang diajukan Shaluf Ahmadun dan Said, dan level keseriusan krisis politik diukur dengan konsep political instability Dali L Yang dan Litao Zhao. Irlandia dan Portugal mengalami krisis politik terparah, kebijakan tersebut mengakibatkan pergantian pemerintahan di kedua negara di atas, sedangkan dampak kebijakan bailout bersyarat di Yunani dan Italia menyentuh level yang lebih rendah di bawah PM, yaitu terjadi fragmentasi politik dalam partai-partai di parlemen, sedangkan Spanyol, Indikator-indikator krisis politik sudah ditunjukkan di negara tersebut, hanya saja belum mengakibatkan fragmentasi di kubu pemerintah ataupun hingga mengakibatkan terjadinya perubahan pengaturan politik di negara tersebut.