UPAYA DINAS TENAGA KERJA DALAM MENGATASI PELANGGARAN PJTKI YANG MENEMPATKAN TKI TIDAK SESUAI DENGAN PEKERJAANNYA DITINJAU DARI PASAL 72 JO PASAL 100 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 (Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang Tahun 2010)
| Main Author: | KHAIRUNNISA, RISMAYANTI |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/31331/1/jiptummpp-gdl-rismayanti-28507-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/31331/2/jiptummpp-gdl-rismayanti-28507-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/31331/ |
Daftar Isi:
- Pembimbing : Sumali, SH., MH Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M Pada tahun 2009-2010 di Dinas Tenaga Kerja telah tercatat terjadi 5 TKI dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Kasus pelangaran yang dilakukan PJTKI terhadap Sunanik, Agustina Goret, Leginah Allatifah, Tri Yulianingsih, Mustakimah tentang penempatan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaanya. Peneliti ini mengambil rumusan masalah: 1.Bagaimanakah pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 oleh PJTKI yang menempatkan TKI tidak sesuai dengan pekerjaan yang diperjanjikan di Tahun 2010? 2.Bagaimanakah tindakan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang terhadap PJTKI yang melanggar Pasal 72 jo Pasal 100 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran terhadap Pasal 72 Undang-Undang 39 Tahun 2004 agar tidak terulang lagi?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data datanya berupa wawancara dengan responsden/sampel yang berasal dari populasi para mantan TKI yang berangkat keluar negeri dan dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan observasi langsung ke lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja kota Malang dengan bapak Ir. Suherman yang di sebut dengan data primer. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara diskriptif. Dari 5 mantan TKI yang bekerja diluar negeri rata-rata dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja sebagaimana yang tertera pada surat perjanjian kerja, serta tidak adanya klasifikasinya tentang jam kerja dan upah. Kesimpulannya, rendahnya pendidikan dan minimnya keterampilan calon TKI penyebab lemahnya perlindungan terhadap TKI serta kurangnya sumber daya Dinas Tenaga kerja dalam memberikan sosialisasi pada PJTKI sehingga kurang efisiennya penyampaian hak-hak pada TKI pada saat bekerja di luar negeri.