Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Penanganan Permasalahan Sosial (Studi Tentang Perilaku Satpol PP dan Pengemis)
| Main Author: | SARASWATI, LUCKY MARLINA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/31117/1/jiptummpp-gdl-s1-2011-luckymarli-23718-BAB%2BI.pdf http://eprints.umm.ac.id/31117/2/jiptummpp-gdl-s1-2011-luckymarli-23718-PENDAHUL-N.pdf http://eprints.umm.ac.id/31117/ |
Daftar Isi:
- Kota Malang adalah salah satu kota besar yang terdapat di provinsi Jawa Timur. Karena merupakan salah satu kota besar, setiap tahunnya kota ini mengalami peningkatan penduduk secara drastis baik dari pendatang dan juga dari angka kelahiran. Dengan semakin bertambahnya penduduk semakin bertambah pula pekerjaan rumah pemerintah kota Malang. Dimana hal tersebut terjadi karena semakin banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh semakin kecilnya peluang kerja seseorang. Dengan keadaan seperti itu membuat banyak masyarakat kota Malang yang mengambil jalan pintas dalam mencari penghidupan. Antara lain yaitu dengan bekerja sebagai pengemis. Tentu saja dengan keberadaan para pengemis ini akan mengganggu rencana pembangunan kota, karena selain merusak pemandangan kota, namun juga mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Untuk wilayah alun-alun kota malang sendiri saja terdapat puluhan pengemis, dan akan sangat mengganggu setiap pengunjung alun-alun yang berkunjung kesana. Dengan kondisi seperti itu, mengharuskan pemerintah kota Malang untuk mengambil sikap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahannya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang diperoleh (1) Melihat fenomena pengemis di Kota Malang yang cukup tinggi jumlanhya, maka Pemerintah Kota Malang membuat kebijakan mengenai penanganan permasalahan pengemis ini. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan berupa diturunkannya beberapa produk hukum, dimana isi dari kebijakan tersebut adalah menugaskan beberapa instansi termasuk Satpol PP untuk menanganinya. Dalam produk hukum tersebut terdapat 3 cara dalam proses penanganan pengemis, yaitu : penertiban, pembinaan, dan pemberian keterampilan. Dari ketiga cara tesebut Satpol PP bertugas dalam proses penertibannya saja. (2) Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satpol PP, tahapan-tahapan tersebut antara lain tahapan proses perencanaan program, tahapan proses koordinasi, tahapan operasi, dan tahapan penindakan. Sedangkan untuk pengemis itu sendiri mereka melakukan kegiatan mengemis ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Dan dari alasan-alasan itulah yang membuat mereka tetap bekerja sebagai pengemis dan tidak mau meninggalkan pekerjaan ini. Namun demikian tentu saja masih ada kendala-kendala yang harus dihadapi oleh para pengemis dalam menjalankan pekerjaannya ini, kendala-kendala tersebut antara lain adalah ketakutan mereka dengan adanya razia sewaktu-waktu dari Satpol PP, serta susahnya mencari wilayah untuk mengemis karena kebanyakan wilayahwilayah yang ada sudah dikuasai oleh beberapa pihak dari sesama pengemis.