PERSEPSI MASYARAKAT DAN APARAT DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi di Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)
| Main Author: | Hikmawan, Fariz |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/31111/1/jiptummpp-gdl-s1-2011-farizhikma-23721-BAB%2BI.pdf http://eprints.umm.ac.id/31111/2/jiptummpp-gdl-s1-2011-farizhikma-23721-Pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/31111/ |
Daftar Isi:
- Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum, merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan. Dalam realita ternyata telah memberikan gambaran yang lain tentang proses pelayanan masyarakat bila dikaitkan dengan masalah kemandirian desa yang sesungguhnya proses pelayanan dalam memberikan legalitas pelayanan dari kepala desa sendiri, namun pada kenyataanya perpanjangan birokrasi masih berjalan hingga kini yang pada akhirnya banyak membebani masyarakat yang membutuhkan pelayanan khususnya masalah tuntutan administrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahanya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan. Pendekatan teori dalam penetian ini adalah mengacu pada teori pertukaran, dimana bahwa manusia adalah makhluk yang mencari keuntungan (benefit) dan mengindari biaya (cost); manusia dalam perspektif pada penganut teori pertukaran, merupakan makhluk mencari imbalan (reward-seekinganimal). Keterkaitan antara teori ini dengan fenomena yang sedang diteliti adalah ketika masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang ekstra cepat, maka akan dikenakan biaya administrasi yang ekstra, yang tentunya tindakan ini tidak terlepas dari pencarian keuntungan birokrasi pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan di Desa Tumpang, dimana menurut data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2009, jumlah penduduk Desa Tumpang adalah 14.444 jiwa, dengan rincian 6.300 laki-laki dan 7.244 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 2.909 KK. Wilayah Desa Tumpang terbagi di dalam 17 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 06 Dusun yaitu: Kebonsari, Ledoksari, Ronggowuni, Jago, Tumpang 01 dan Tumpang 02. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tumpang dapat teridentifikasi ke dalam beberap sektor yaitu pertanian, Perkebunan, jasa/perdagangan, dan lain-lain Dari hasil data yang diperoleh bahwa persepsi masyarakat dan aparat desa terhadap pelayanan publik di Desa Tumpang dianggap penting untuk dilaksanakan. Konsekwensi dari pelayanan yang cepat tepat dan sesuai dengan prosedur, misalnya perlengkapan administrasi pada saat pengurusan surat menyurat harus lengkap. Sedangkan kemudahan layanan terlihat pada kemampuan aparat Desa Tumpang yang mengandalkan kreatifitas untuk menciptakan model kerja baru seperti pengembangan informasi pelayanan dan kinerja organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat proses pelayanan publik dengan mendasarkan kepada kebutuhan masyarakat. Aspek perhatian dalam memberikan layanan, bahwa sebagai aparat desa agar mutu pelayanan terhadap masyarakat dapat terealisasi secara cepat dan nyata, maka jelas dibutuhkan adanya kebersamaan terhadap semua perangkat desa dan masyarakat. Bentuk perhatian perangkat desa terhadap layanan masyarakat adalah perangkat desa sering terjun di dalam kegiatan dukuh memberikan sosialisasi pada warga agar lebih mengerti untuk mengurus surat-surat sebagai syarat mendapatkan pelayanan yang kemudian ditunjang dengan memberi kesempatan 24 jam pelayanan terhadap masyarakat. Realita pelayanan publik di Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang masih belum sempurna. Hal ini terlihat pada masih rumitnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Apalagi juga ada biaya administrasi yang terkadang masyarakat tidak bisa memenuhi. Selain itu pemerintah desa kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Hampir warga Tumpang menghendaki pelayanan yang mudah dan cepat dan gratis tapi belum teralisasi. Hal ini diakuhi oleh kepala desa, bahwa masih diperlukan bimbingan kepada pegawai yang terlibat dalam pelayanan terhadap masyarakat. Seperti kemampuan mengelolah administrasi pelayanan dan kemampuan mengelolah data di komputer yang memakai program baru. Padahal sarana prasarana desa cukup mendukung untuk pelayanan terhadap masyarakat. Hanya kesungguhan pemerintah desa dalam melayani masih kurang, seperti sering kali para staf terkadang tidak ditempat padahal warga sudah harus dilayani