RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA (Studi Fenomenologi Tentang Resistensi Pedagang Kaki LimaTerhadap Tindakan Penertiban di Alun-Alun Kota Malang)
| Main Author: | BAENE, EDUAR |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/30544/1/jiptummpp-gdl-eduarbaene-33884-2-bab1.pdf http://eprints.umm.ac.id/30544/2/jiptummpp-gdl-eduarbaene-33884-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/30544/ |
Daftar Isi:
- Operasi penertiban yang sering dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang dianggap melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2000, rupanya tidak diterima begitu saja oleh PKL. Ternyata para PKL melakukan berbagai bentuk Resistensi dalam menghadapi aparat Pemda, bahkan bentuk perlawanan mereka akhir-akhir ini semakin keras. Kerasnya perlawanan PKL tersebut disebabkan oleh munculnya berbagai faktor di mana faktor yang satu berkaitan dengan faktor yang lain. Secara teoritis, suatu perlawanan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, tergantung dari kondisi situasional yang tercipta pada saat itu serta nilai-nilai dan norma, baik yang berlaku di lingkungan setempat maupun yang mengendap dalam alam pemikiran para aktornya. Demikian pula bahwa terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan sehingga menyebabkan terjadinya suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Dari permasalahan penelitian ini maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut; Mengapa pedagang kaki lima senantiasa melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah Kota Malang dalam upaya melakukan penertiban? Untuk mengkaji Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap tindakan Penertiban di Alun-alun dan Jalan Pasar Besar Kota Malang, maka penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Weber (dalam Ritzer, 2002), bahwa tindakan sosial manusia menjadi suatu lembaga sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakan itu, dan manusia lain memahami pula tindakan itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Dan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan: (a) Kiranya Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan yang terkait dengan pedagang kaki lima dapat ditinjau ulang karena ternyata relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang terhadap PKL tidak memenuhi standar, menurut para PKL bahwa lokasi tersebut sepi dari pembeli bahkan mereka sering rugi; (b) Kiranya pemerintah memfasilitasi PKL dengan menyediakan tempat-tempat khusus bagi PKL untuk berdagang. Kepentingan ekonomi PKL perlu dipertimbangkan dengan menyediakan tempat yang tidak menjauhkan PKL dari para konsumennya, sehingga eksistensi mereka tetap bisa dipertahankan tanpa merusak aspek keindahan dan ketertiban kota. (c) Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan secara langsung tanpa harus ada ketegangan, dan bukan saja hanya melalui paguyuban atau ketua kelompok tertentu; dan (d) Perlunya pembenahan internal bagi Pemda di mana anggotanya memanfaatkan PKL menarik dana dengan alasan keamanan padahal mereka juga yang menertibkannya.