STRATEGI PENGELOLAAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK (Studi terhadap Pembekuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan)
| Main Author: | Maulana, Alfian |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/29497/1/jiptummpp-gdl-alfianmaul-29636-1-cover.pdf http://eprints.umm.ac.id/29497/2/jiptummpp-gdl-alfianmaul-29636-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/29497/ |
Daftar Isi:
- Konflik dalam tubuh partai politik menjadi fenomena unik di era reformasi ini. Umumnya, partai gagal melakukan konsensus untuk menyelesaikan konflik. Akibatnya interaksi dalam kepentingan politik kerap menggunakan metode konflik. Konflik elite partai ini menjadi bukti tidak adanya konsesnsus bersama para elite partai. Salah satu konflik yang terjadi dalam internal partai politik adalah konflik yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Timur. Dimana Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan untuk membekukan kepengurusan partai di Kabupaten Bangkalan yang dianggap tidak berfungsi dengan maksimal dalam pemilu tahun 2009. Bahkan ada indikasi adanya “perlawanan” dari pengurus DPD Kabupaten Bangkalan dalam pemenangan pemilu tahun 2009, sehingga Dewan Perwakilan Wilayah memutuskan untuk membekukan kepengurusannya. Disisi lain, unjuk rasa ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memprotes pembekuan Dewan Pimpinan Daerah PPP Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berakhir ricuh. Massa saling dorong dan baku pukul dengan petugas keamanan. Aksi saling dorong dan saling pukul antara demonstran dan aparat keamanan tidak terhindarkan ketika massa memaksa masuk ke Kantor DPW PPP Jatim. Petugas menghalangi demonstran karena khawatir mereka akan bertindak anarkisme. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik oleh Dahrendorf, yang menyatakan bahwa kebanyakan konflik yang melibatkan massa tidak terlepas dari salah satu faktor kebijakan yang dianggap diskriminasi dan menjadi motivator untuk melakukan konflik, baik itu secara langsung ataupun sebaliknya. Hal ini telah dijelaskan oleh Dahrendorf yang telah menjelaskan tentang kondisi-kondisi dimana kepentingan laten itu menjadi manifest dan kelompok semu dapat diubah menjadi kelompok-kelompok kepentingan yang bersifat konflik. Kondisi-kondisi ini diklasifikasikan sebagai, kondisi teknis, politik, dan sosial. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskripstif melalui pendekatan kualitatif, dengan adanya penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap objek peneliti, dari pelaksanaanya peneliti berhasil mengumpulkan data serta informasi yang akurat dari informan, sedangkan perspektif yang digunakan adalah bahwa data yang dikumpulkan di upayakan untuk di deskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir dan pandangan subjek penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses terjadinya konflik internal bermula dari pengajuan calon untuk maju pada pemilihan ketua PPP yang menjadi asal muasal PPP Jatim membekukan sehingga menjalar ke cabang-cabang yang tidak memilih I.r Farid Al Fauzi. Akhirnya I.r Farid Al Fauzi selaku ketua terpilih melakukan atau memutuskan pembelaan PDC PPP secara merata yang tidak memilih I.r Farid Al Fauzi pada proses pemilihan PPP Jatim 2006-2012. DPC PPP Bangkalan yang tidak sepakat dengan pembekuan tersebut akhirnya melakukan gerakan penolakan terhadap keputusan tersebut didukung 39 cabang yang akan dibekukan oleh ketua terpilih. Sedangkan factor-faktor yang memicu konflik internal PPP Bangkalan adalah (1) Perbedaan kepentingan pengurus partai, (2) Pembekuan secara merata yang melibatkan DPC PPP Bangkalan, (3) Kebijakan pemilihan pimpinan wilayah tidak memakai ADRT partai, (4) Konflik internal parpol selain dari dukungan terhadap calon DPC atau DPW. Strategi yang digunakan DPC PPP dalam pengelolaan konflik internal Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bangkalan adalah dengan mengadakan pertemuan dari kedua belah pihak untuk mengantisipasi terhadap konflik internal PPP dengan mematuhi asas kebersamaan dan menjalankan persepsi yang berakhlakul karimah. Selain itu juga diperlukan penataan ulang dari tingkat kepengurusan dewan pimpinan cabang sampai ketingkat ranting untuk tetap konsisten atau istiqomah melalui sosialisasi dan koordinasi agar tidak terjadi kesenjangan dalam menjalankan roda partai politik. Selain itu, dengan memaksimalkan konsolidasi, penerapan program partai sesuai dengan AD/ART, penerapan open manajemen melaporkan yang akuntabel mempertajam loby personal, semua itu akan maksimal jika pimpinan partai memiliki dasar leadership yang matang dalam menjalankan visi dan misi partai. Dengan demikian digelarlah forum tabayyun (klarifikasi) oleh pimpinan pusat antara DPC PPP Bangkalan selaku yang dibekukan dan PDW PPP Jatim selaku pihak yang membekukan.