IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DALAM PENANGGULANGAN BANJIR TAHUN 2011
| Main Author: | Atmojo, Surya Triyo |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/29460/1/jiptummpp-gdl-suryatriyo-29718-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/29460/2/jiptummpp-gdl-suryatriyo-29718-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/29460/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banjir yang melanda Kelurahan Kalianyar. Karena setiap kali musim hujan datang, Kelurahan Kalianyar selalu dilanda dengan masalah banjir. Banjir tersebut terjadi karena pendangkalan sungai Kedunglarangan, pertemuan dua sungai, dan pemukiman yang berada di tepi sungai. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 dalam kaitannya dengan penanggulangan banjir serta dukungan dan hambatan yang dialami pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap implementasi kebijakan penanggulangan banjir tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan subyek penelitian antara lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Staff), Kepala Kelurahan Kalianyar, pihak swasta (PMI Kab. Pasuruan, dan LPBI NU Kab. Pasuruan), dan masyarakat Kelurahan Kalianyar. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa banjir yang terjadi di Kelurahan Kalianyar, disebabkan oleh adanya pertemuan sungai Kedunglarangan yang melintasi daerah Kelurahan Kalianyar yang merupakan salah satu sungai besar yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan sungai wrati yang terletak di sebelah barat pemukiman masyarakat, kondisi tersebut juga diperparah dengan rumah pemukiman yang berada di tepi sungai. Dilihat dari kondisi tersebut, berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah melakukan beberapa program tentang penanggulangan banjir yang bekerja sama dengan dinas atau pihak terkait diantaranya yaitu sosialisasi dan pelaksanaan tanggap darurat yang bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan dari banjir. Dari penanggulangan banjir tersebut juga terdapat kendala yaitu masih minimnya personil dan anggaran yang dimiliki BPBD serta masih belum adanya tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang fokus terhadap penanggulangan banjir. Dari apa yang terjadi di lapangan mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Pasuruan masih belum terlaksana secara maksimal, dilihat dari peran BPBD yang sebagian besar pelaksanaan pada tanggap darurat dan minimnya anggaran yang dimiliki BPBD serta belum adanya kerja sama dengan pihak perusahaan. Oleh karena itu, dalam penanggulangan banjir perlu adanya anggaran yang memenuhi dan juga diperlukan peran serta dari pihak perusahaan. Sehingga dalam pelaksanaannya akan memperoleh hasil yang maksimal.