PERAN HUMAS PEMERINTAH DALAM MANAJEMEN ISU Studi Kasus pada Isu Suap Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Probolinggo
| Main Author: | Wulansari, Ayu Putri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/29352/1/jiptummpp-gdl-s1-2011-ayuputriwu-23978-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/29352/2/jiptummpp-gdl-s1-2011-ayuputriwu-23978-BAB%2BI.pdf http://eprints.umm.ac.id/29352/ |
Daftar Isi:
- Isu penyuapan CPNS dari tahun ke tahun selalu melekat pada penerimaan CPNS. Seperti isu penyuapan CPNS tahun 2010 lalu juga menjadi pembicaraan hangat dikalangan masyarakat. Isu penyuapan CPNS ini juga terjadi di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Peran Humas pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam isu kasus seperti ini sangat diperlukan. Mereka menggunakan bermacam cara sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai humas pemerintah. Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana peran humas pemerintah dalam menangani isu kasus penyuapan CPNS di Kabupaten Probolinggo. Humas mempunyai 4 peran menurut Dozier dan Broom (1995), yaitu sebagai Penasehat Ahli (Expert Preschiber), Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator), Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator), Teknisi Komunikasi (Communication Technician). Peranan tersebut bisa dilihat dari proses-proses manajemen isu yang terdiri dari identifikasi isu, analisis isu, strategi perubahan isu, program aksi isu dan evaluasi hasil. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Prosedur studi kasus meliputi penetapan studi kasus yaitu menggunakan tipe studi kasus intrinsik. Selanjutnya penentuan pumpunan studi kasus yaitu aspek yang disoroti dalam penelitian ini adalah peran humas pemerintah. Informasi yang dibutuhkan untuk pemahaman penelitian ini adalah pendekatan apa saja yang digunakan oleh humas pemerintah dalam menangani isu kasus suap CPNS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Informannya meliputi Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika (Kepala Humas di abupaten Probolinggo), Kepala Sub Bagian Pemberitaan Bagian Komunikasi dn Informatika, Kepala Bidang Pengembangan Diklat (Panitia Penyelenggara Penerimaan CPNS), dan Wartawan Bromo Post. Konseptualisasi yaitu mengembangkan bingkai konseptual berdasar tafsiran atas data empiris. Terakhir adalah perumuman yaitu analisis dengan wujud penteorian atas kasus yang dikaji berupa abstraksi atas data empiris. Hasil dari penelitian ini adalah humas pemerintah menjalankan 4 peranannya sebagai Penasehat Ahli (Expert Preschiber), yaitu hasil dari masukan dibuat bahan pertimbangan dan akhirnya digunakan dalam penanganan isu suap CPNS yang beredar di Kabupaten Probolinggo. Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator), yaitu humas mengklarifikasi isu ini kepada pers dengan cara menunjukkan prosedur penerimaan CPNS 2010 yang transparan. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator), yaitu humas membantu pemerintah dalam mencarikan solusi dalam penanganan isu kasus ini berupa masukan yaitu isu ini langsung di konfirmasi kepada wartawan dan strategi perubahan isu dengan tujuan semua berakhir dengan win win solution. Teknisi Komunikasi (Communication Technician), yaitu humas sebagai penyelenggara konferensi pers dalam bentuk sarasehan dan berperan melakukan dokumentasi dan publikasi dari awal pengumuman pembukaan penerimaan CPNS sampai pengumuman kelulusan CPNS.