EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GRESIK TENTANG KINERJA GURU DI SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK
| Main Author: | FAIZAH, ANY |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/28815/1/jiptummpp-gdl-anyfaizah2-39760-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/28815/2/jiptummpp-gdl-anyfaizah2-39760-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/28815/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa proses pelaksanaan kebijakan pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus, karena hampir disetiap elemen-elemen pendidikan memiliki kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui hasil evaluasi peraturan Majlis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik tentang kinerja guru yang di laksanakan di SMA Muhammadiyah I Gresik; dan 2) mengetahui dampak kebijakan peraturan Majlis Dikdasmen Muhammadiyah Kabupaten Gresik terhadap kinerja guru di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Penelitian tentang Evaluasi kinerja guru berdasarkan Kebijakan Peraturan Majlis DIKDASMEN Muhammadiyah yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik ini merupakan penelitian kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan Majelis Dikdasmen Pimpinan daerah Muhammadiyah tentang kinerja guru terbukti efektif dalam pelaksanaannya di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Pelaksanaan peraturan tentang penilaian kinerja guru di SMA Muhammadiyah 1 Gresik disikapi dengan penuh kesiapan, dan penuh dedikasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Efektivitas itu ditunjukkan nilai kinerja yang diraih oleh guru SMA Muhammadiyah 1 Gresik rata-rata “baik” . Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, dan semua guru dan karyawan, serta kekuatan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan.