RELASI NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI ERA DEMOKRASI (Studi Pada Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 Kota Malang)
| Main Author: | SALAHUDIN, |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/28770/1/jiptummpp-gdl-salahudin2-33831-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/28770/2/jiptummpp-gdl-salahudin2-33831-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/28770/ |
Daftar Isi:
- Dominasi negara dalam penyusunan kebijakan APBD masih sangat kuat yang ditandai dengan : (1) aspirasi masyarakat sipil tidak dijadikan sebagai muatan kebijakan anggaran, (2) masyarakat sipil tidak diundang atau dimintai pendapat pada penentuan dokumen kebijakan anggaran, dan (3) Masyarakat sipil dianggap ‘musuh’ daripada partner atau mitra. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Wahyudi pada tahun 2009 di Kota Malang, menunjukkan hasil bahwa keterlibatan rakyat dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran masih sangat kecil sehingga sangat memungkinkan terjadinya distorsi pada saat penyusunan anggaran. Penelitian ini bertujuan menggali lebih jauh tentang dinamika hubungan negara dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded teori (Grounded Theory Approach). Penelitian ini menemukan adanya dominasi negara melalui kolusifitas lembaga-lembaga pemerintah di Kota Malang yang ditandai adanya: (1) Kegiatan musrenbang sebagai sarana demokrasi tidak efektif, (2) Pemahaman Pemerintah Kota Malang terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang sangat jauh dari makna demokrasi yang sebenarnya, (3) Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai hasil dari kegiatan musrenbang tidak sepenuhnya diperhatikan dalam penyusunan Kebijakan APBD, dan (4) Postur APBD diarahkan untuk program-program yang secara langsung tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Malang Corruption Watch (MCW) dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) adalah masyarakat sipil yang ada di Kota Malang. Dua organ tersebut berupaya keras untuk mewujudkan kekuatan kolektif melalui gerakan penumbuhan kesadaran kritis melalui pendidikan. Bentuk pendidikan yang dijalankan adalah seminar, lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), workshop, pelatihan, dan publikasi.