PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Polresta Batu)
| Main Author: | AZHIMA, FAQOD FAZA FAUZAN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/28284/1/jiptummpp-gdl-faqodfazaf-33584-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/28284/2/jiptummpp-gdl-faqodfazaf-33584-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/28284/ |
Daftar Isi:
- Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika Penanggulangan tindak pidana narkotika dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka porsi besar penanggulangan diberikan kepada Badan Narrkotika Nasional. Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil objek studi di wilayah hukum Polresta batu yaitu di Polres Kota Batu dan Badan Narkotika Kota Batu. tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dan hambatan yang ditemui dalam upaya penanggulangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sumber data primer diperoleh dari hasil penelitiandan sumber data sekunder dari dokumen dan peraturan perundang-undangan. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam terkait Penanggulangan tindak pidana narkotika Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kemudian didasarkan pada teori maupun peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika Polresta batu dan BNK kota batu sudah melakukan upaya penanggulangan dalam bentuk represif, dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya penanggulangan cukup mempengaruhi kinerja dari aparat penegak hukum. Efektifitas penanggulangan tindak pidana narkotika sangatlah tergantung kepada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni Polresta batu, BNN kota batu, dan serta para penegak hukum yang lainnya dalam menangani permasalahan narkotika ini.