Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kutai Kartanegara
| Main Author: | BURHANI, ALI AZHAM |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/27488/1/jiptummpp-gdl-aliazhambu-32269-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/27488/2/jiptummpp-gdl-aliazhambu-32269-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/27488/ |
Daftar Isi:
- Ali Azham Burhani, NIM: 06230015, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Judul: Partisipasi Masyarakat Dalam Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pembimbing I: Dr Tri Sulistyaningsih M.Si Pembimbing II: Drs. Imam Hidayat MM. Dengan ahirnya UU No 25 tahun 2004 tentang Pembangunan Daerah, di harapkan percepatan pembangunan daerah yang mengutamakan kepentingan masyarakat dapat terwujud. Pemerintah daerah berperan penting di dalam meningkatkan partisipasi masyarkat dalam proses pembangunan agar pembangunan yang di rencanakan dalam jangka satu tahun tepat sasaran, bukan menjadi pembangunan yang menjadi kepentingan sepihak dari pemerintah saja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif, Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sebagai penguat data wawancara dan observasi, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diantaranya: RPJMD,RPJPD,RKPD,PPAS, Keputusan Bupati No 21 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Pernyataan masyarakat dan elit lokal di kabupaten Kutai Kartanegara yang didapatkan internet- www.kutaikartanegara.com.Sedangkan data primer di ambil hasil wawancara langsung penulis dengan beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui proses penelitian tersebut melahirkan penjelasan ilmiah dan rasional yang dapat di terima. Sangat jelas terkesan oleh pemerintahan Daerah khususnya pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara memposisikan partisipasi Kepala Desa, LPM, SKPD, DPRD, LSM, dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat secara umum. Padahal, dari sekian elemen yang disebutkan tersebut adalah elemen yang tidak terlalu paham kebutuhan masyarakat daerah. Partisipasi yang demikian hanya menciptakan APBD yang berpihak kepada kepentingan elit, baik elit politik, elit LSM, elit Pemerintahan Desa, dan lebih- lebih elit Pemerintahan Daerah baik eksekutif maupun legislatif. Namun, jika ditinjau secara legal formal pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengedepankan perencanaan anggaran partisipatif. Namun, dalam prakteknya legal formal tersebut belum dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam proses musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang daerah. Sehingga hasil APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Khusunya Tahun Anggaran 2012 hanya sekedar formalitas saja. Partisipasi yang terkesan hanya sekedar Formalitas saja membuat beberapa kasus sering terjadi, dari bubarnya musrenbang kecamatan loa janan sampai wakloutnya peserta musrenbang kecamatan kota bangun menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah terlalu kentalnya suasana kekeluargaan di dalam kepemerintahan ini terkadang membuat program-program pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kepentingan segolongan pihak saja, musyawarah pembangunan hanya di jadikan agenda formalitas tanpa harus benar-benar melihat apa yang di butuhkan oleh masyarkat, masyarakat juga haruslah mampu menjadi masyarakat yang mempunyai sikap kritis terhadap pembangunan yang ada, sehingga partisipasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terkesan agenda formalitas. Lembaga eksekutif dan legislatif di harapkan mampu melihat kondisi masyarakat dan memberikan masyarakat ruang yang lebih dalam berpartisipatif.