DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG KESEHATAN (Studi Kasus di Kota Tual Propinsi Maluku)
| Main Author: | Tamher, Mohammad Hatta |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/27467/1/jiptummpp-gdl-mohammadha-31842-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/27467/2/jiptummpp-gdl-mohammadha-31842-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/27467/ |
Daftar Isi:
- Judul Skripsi: Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Pada Bidang Kesehatan (Studi di Kota Tual Propinsi Maluku). Nama Mahasiswa: Mohham Hatta Tamher, NIM 08230009, Pembimbing I: Drs. Krishno Hadi, MA., Pembimbing II: Drs. Jainuri, M.Si. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Gerakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) semakin menjamur di tanah air. Gerakan ini tidak ada yang salah karena (1) menjalankan amanat konstitusi yang memberi peluang bagi masyarakat untuk membentuk DOB sebagai langkah untuk percepatan pembangunan daerah, (2) sebagai bentuk gerakan dalam membangun demokrasi di aras lokal, dan (3) memenuhi tuntutan masyarakat lokal untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efesien. Setidaknya, tiga hal tersebut yang membuat munculnya gerakan pembentukan DOB termasuk pembentukan Kota Tual Propinsi Maluku. Pembentukan Kota Tual yang diinisiasi oleh Drs. Hi. M.M. Tamher bukan tanpa landasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan faktor dibentuknya Kota Tual sebagai DOB yaitu: Faktor pelayanan, yaitu ingin mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efesien, Faktor kekecewaan terhadap daerah induk (Kabupaten Maluku Tenggara) yang dinilai gagal melakukan percepatan pembangunan daerah, dan Faktor politik yaitu merespon aspirasi masyarakat yang menuntut untuk memekarkan Kabupaten Maluku Utara. Kota Tual yang berhasil dibentuk melalui undang-undang 31 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual, di tahun 2012 ini memasuki umur lima tahun. Dengan umurnya yang lima tahun tersebut dipandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang Dampak Pembentukan Kota Tual Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik, sebagai langkah untuk mengetahui berhasil tidaknya Kota Tual dalam mewujudkan tujuan-tujuan sebagai DOB. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumplan berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis data berikut ini: reduksi data, pengolahan dan penyajian data, dan menarik kesimpulan data. Dengan seperangkat metode ilmiah di atas, penelitian ini menemukan: (1) Pembentukan Kota Tual bertujuan salah satunya untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efesien, (2) Terdapat kebijakan-kebijakan populis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik seperti adanya visi mewujudkan masyarakat Kota Tual yang sehat dan mandiri, pelayanan gratis rawat inap, dan sosialisasi kesehatan yang intensif melalaui media massa dan dialog secara langsung, (3) Terdapat dua tanggapan masyarakat yang berbeda terhadap kinerja pemerintah Kota Tual dalam menjalankan tugas pelayanan publik khususnya pada bidang kesehatan. Sebagian masyarakat menjawab adanya peningkatan kinerja pelayanan kesehatan yang baik pasca dibentuknya Kota Tual sebagai DOB. Sebagian masyarakat lain memiliki tanggapan yang berbeda, yakni kinerja pelayanan kesehatan tidak ada yang berubah dari sebelumnya. Sarana dan prasarana dan prasarana seperti jumlah dokter dan bidan tidak seimbang dengan jumlah pasien yang banyak. (4) terdapat upaya-upaya Pemerintah Kota Tual dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, yakni akan dilakukan percepatan pembangunan RSUD, penambahan dokter dan bidan, dan pembangun Puskesma pada setiap dusun. Dari hasil penelitian di atas diberikan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dengan baik, yaitu: (1) Pemerintah Kota Tual perlu membuat kebijakan untuk penambahasan sarana dan prasarana pendukung seperti jumlah dokter dan bidan untuk melayanai masyarakat Kota Tual dengan cepat, (2) Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan perlu dilaksanakan dengan baik dengan metode pengawasan yang mampu memastikan implementasi kebijakan sesaui dengan sasaran, (3) Membangun sarana transportasi bagi masyarakat pedalaman di Kota Tual sehingga akses menuju pelayanan kesehatan dapat dilalui dengan mudah tanpa bersusah payah, (4) Dibutuhkan sinergisitas antar stakeholder di Kota Tual untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dengan baik, efektif, dan efesien, dan (5) Dibutuhkan komitmen stakeholder Kota Tual untuk mewujudkan tujuan-tujuan ppembentukan Kota tual khususnya mewujudkan pelayanan publik yang baik dari sebelum dibentuk Kota Tual sebagai daerah otonomi baru (DOB).