RELASI PEMERINTAHAN MUKIM DENGAN GAMPONG DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Penelitian di Mukim Meuko Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh)
| Main Author: | ZAINI, AFRIZAL WOYLA SAPUTRA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/27458/1/jiptummpp-gdl-afrizalwoy-31849-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/27458/2/jiptummpp-gdl-afrizalwoy-31849-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/27458/ |
Daftar Isi:
- AFRIZAL WOYLA SAPUTRA ZAINI, 2009, 09230032, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Relasi Pemerintahan Mukim Dengan Gampong Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Di Mukim Meuko Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh), Pembimbing I : Drs, Jainuri., M.Si ; Pembimbing II : Dra. Juli Astutik., M. Si. Pemerintahan daerah atau desentralisasi merupakan salah aplikasi pelaksanaan pemerintahan yang tidak asing lagi di Indonesia, hal itu dikarenakan Indonesia adalah negara flural dan keragaman lokalitas yang tinggi. Salah satu dari daerah keragaman lokalitas tersebut adalah keberadaan pemerintahan Mukim di Aceh yang telah diakui secara social maupun secara politis, salah satu pengakuan politis adalah adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 maupun dalam Qanun. Peraturan dan perundang-perundangan tersebut mengakui posisi dan kedudukan mukim dalam pelaksaan pemerintahan Aceh, salah satunya adalah berhubungan langsung dengan gampong secara hirarki. Atas dasar gambaran tersebut, penulis mencoba mendeskripsikan proses relasi pemerintahan mukim dengan gampong dengan jenis penelitian kualitatif, hal tersebut bertujuan agar mendapatkan satu gambaran fakta dan realita dari relasi dua lembaga pemerintahan tersebut secara jelas. Adapun sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah, terdiri dari: pertama, data primer yaitu data yang didapatkan langsung sesuai fakta dilapangan, kemudian data sekunder yaitu data pendukung, salah satu data pendukung yang kuat dalam pembahasan tersebut adalah peraturan dan perundang-undangan. Kemudian dua unsur data tersebut diolah dengan teknik obeservasi, interview dan juga dokumentasi. Adapun untuk mengambarkan kondisi relasi pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong dengan jelas, peneliti menginterview Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Mukim, Geuchik Gampong, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di lokasi-lokasi pemerintahan dan khususnya lokasi yang menjadikan acuannya adalah kantor Mukim Meukoe dan Kantor Mukim Meuraxa. Hasil yang ditemukan peneliti, sesuai dengan metodologi diatas adalah keberadaan lembaga Mukim telah diakui dengan jelas melalui peraturan dan perundang-undangan. Tugasnya adalah: • Penyelenggaraan pemerintahan • Proses pembangunan • Pembinaan kemasyarakatan • Peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam • Perlindungan ekologi dan SDA Namun dalam kontek fakta dan realita, khusunya relasi dengan gampong peran tersebut masih terkendala, hal ini peran mukim tidak difungsikan dengan baik, sedangkan gampong lebih aktif dalam pelaksanaan pemerintahannya, selain itu gampong juga mempunyai anggaran yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teorinya Antonio Gramsci, yang membedakan kedalam dua tipe relasi yaitu hegemoni dan dominan dengan pemikiran tradisional dan juga organik. Disini peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan mukim yang cenderung pemerintahan adat sementara gampong lebih cenderung formal, maka mukim dapat dikatakan pemerintahan tradisional sedangkan gampong adalah pemerintahan organik. Harapan penulis keberadaan pemerintahan mukim yang telah jelas diatur dalam Undang-Undang dan juga Qanun tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota dapat dibina dengan baik dan diberdayakan, agar mukim tidak hanya menumpang nama dalam susunan pemerintahan Aceh.