ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA(UMK) DI KOTA MALANG TAHUN 2001-2011
Main Author: | Ningrum, Nindy Nencia Dwi Pafrika |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2014
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/27207/1/jiptummpp-gdl-nindynenci-34663-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/27207/2/jiptummpp-gdl-nindynenci-34663-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/27207/ |
Daftar Isi:
- Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan inflasi, PDRB dan UMK di Kota Malang serta mengetahui apakah tingkat inflasi dan PDRB mempengaruhi penentuan penetapan Upah Minimum Kota (UMK). Selain itu untuk mengetahui variabel apa yang paling berpengaruh terhadap Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Malang khususnya pada tahun 2001-2011. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan data time series yang diinterpolasi dengan pengukuran statistik menggunakan program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS)14 dan menggunakan analisis uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). Hasil regresi model data time series menunjukan bahwa koefisien determinasinya (R2) adalah sebesar sebesar 0,990, artinya bahwa 99% variabel upah akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu inflasi (X1), PDRB (X2), sedangkan sisanya 1% atau 0,01 menunjukkan bahwa variabel upah akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Nilai F hitung > F tabel yaitu 1954,533>3,23 maka model analisis regresi adalah signifikan. Selain itu tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 yang berarti kurang dari 5% (0,000<0,05). Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (upah) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas inflasi (X1), PDRB (X2). Artinya dapat dibuktikan bahwa seluruh variabel independen (inflasi dan PDRB) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya, yaitu upah minimum kota (UMK). Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka diajukan beberapa saran. Tujuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah. Sehingga diharapkan terciptanya masyrakat yang sejahtera baik dari sisi pengusaha maupun pekerja. Kata kunci: Upah Minimum Kota, Inflasi, PDRB