Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan 2009 - 2014 Atas Kemerdekaan Kosovo
| Main Author: | Pamungkas, Aghit Pandu |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/25808/1/jiptummpp-gdl-aghitpandu-38108-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/25808/2/jiptummpp-gdl-aghitpandu-38108-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/25808/ |
Daftar Isi:
- Berdirinya negara Kosovo pada 17 Februari 2008 tidak hanya menjadi perhatian bagi negara-negara di kawasan Balkan terutama Serbia, tapi juga masyarakat international termasuk NATO, Uni Eropa bahkan hingga negara di Asia, yakni Indonesia. Kosovo adalah sebuah contoh dimana para separatis mampu meraih kesuksesan dalam memisahkan diri menjadi sebuah negara yang merdeka. Fenomena ini menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali pengakuan atas kemerdekaan Kosovo, mengingat bangsa Indonesia juga memiliki permasalahan yang sama. Berbagai perbedaan pandangan dari berbagai fraksi di tingkat Legislatif tentang konflik separatis di Kosovo, juga menjadi referensi Pemerintah Indonesia untuk bersikap. Dengan doktrin Dynamic Equilibrium dan Zero Enemy a thousand Friends yang digagas oleh Marty Natalegawa dan Presiden SBY yang didasari oleh politik bebas aktif, Indonesia mengambil sikap abstain. Dimana sikap abstain tersebut sebagai wujud peran aktif Indonesia di dunia internasional untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia serta untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang menjadi mitra Indonesia demi kepentingan nasional.