PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERTANIAN CHINA DAN INDONESIA PASCA AKSESI WTO ( World Trade Organization )
| Main Author: | Rahayu, Dini Septyana |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/25668/1/jiptummpp-gdl-diniseptya-35874-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/25668/2/jiptummpp-gdl-diniseptya-35874-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/25668/ |
Daftar Isi:
- Sektor pertanian merupakan sektor terpenting dalam perekonomian China dan Indonesia. Peranannya tidak hanya dalam aktivitas perdagangan internasional kedua negara, namun juga berperan pada perekonomian dalam negeri China dan Indonesia termasuk kecukupan pangan. Kebijakan pertanian China dan Indonesia juga tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian untuk kepentingan perdagangan, namun juga kepada peningkatan taraf hidup masyarakat terutama petani. Arus liberalisasi ekonomi yang dibawa oleh WTO menjadi salah satu masalah dilematis bagi pertanian China dan Indonesia. Di satu sisi keputusan aksesi WTO membuka akses untuk perdagangan internasional yang lebih luas, namun disisi lain kedua negara harus melindungi pertaniannya dari gempuran liberalisasi. Hal ini menyebabkan China dan Indonesia menerapkan kebijakan proteksi pertanian, salah satunya melalui penentuan harga produk pertanian oleh pemerintah. Pemerintah China menerapkan minimum purchase price, sementara Indonesia menerapkan harga pembelian pemerintah. Perbedaannya terletak pada regulasi kebijakan yang diterapkan oleh China dan Indonesia. Melalui perbandingan regulasi kebijakan pertanian China dan Indonesia, terlihat karakter kebijakan masing – masing. China menunjukkan kebijakan proteksi pertanian yang selaras namun disisi yang sama juga sangat kontradiktif terhadap liberalisasi. Sementara Indonesia, memiliki kendala pada proses regulasi harga yang cenderung tidak pernah tepat dengan harga yang ada dipasaran. Hal ini menyebabkan kebijakan proteksi Indonesia tidak berjalan secara maksimal untuk melindungi pertanian dalam negeri dan menunjukkan bahwa Indonesia lebih liberal daripada China.