Peran United Nations Melalui Conventions on The Rights of The Child (CRC) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Terhadap Pemberlakuan Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern Territory, Australia
| Main Author: | ARIANI, YUYUN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/25550/1/jiptummpp-gdl-yuyunarian-35617-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/25550/2/jiptummpp-gdl-yuyunarian-35617-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/25550/ |
Daftar Isi:
- United Nations (UN) sebagai badan organisasi internasional mengeluarkan traktat Convention on the Rights of the Child (CRC) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Australia masing-masing pada tahun 1990 dan 1980. Diberlakukannya mandatory minimum sentencing law (MSL) di Northern Territory, Australia yang pada mulanya bertujuan untuk mengurangi kejahatan lokal di daerah tersebut pada akhirnya menjadi masalah karena telah bertentangan dengan CRC dan ICCPR. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan teori rezim internasional. Ada 4 hal dalam rezim internasional, yaitu principles, norms, rules, dan decision making procedures. Penyelidikan oleh United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) membuktikan bahwa Australia telah melanggar beberapa pasal dari CRC dan ICCPR. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa dengan rezim internasional yang dimiliki oleh United Nations ternyata mampu berperan dalam proses keadilan HAM di Northern Territory , Australia. Adanya pencabutan MSL pada 22 Oktober 2001 dan digantikannya dengan undang-undang yang lain merupakan bukti bahwa Australia mematuhi dan menjunjung tinggi nilai-nilai universalitas HAM yang dikeluarkan oleh UN.