OTONOMI DAN KONSERVASI PENYU DI DAERAH PESISIR” (Studi Di Peran Pemerintah Desa Wonocoyo Dalam Konservasi Penyu Di Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)

Main Author: EFENDI, RIZKI KARIMI ABI YUNUS
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2014
Subjects:
Online Access: http://eprints.umm.ac.id/25119/1/jiptummpp-gdl-rizkikarim-37867-1-pendahul-n.pdf
http://eprints.umm.ac.id/25119/2/jiptummpp-gdl-rizkikarim-37867-2-babi.pdf
http://eprints.umm.ac.id/25119/
Daftar Isi:
  • Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya menurut keadaan dan wilayahnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan adalah sebuah bentuk implementasi otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Jadi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan termasuk pelimpahan tugas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat tugas/ urusan pilihan, artinya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tentang pengelolaan konservasi penyu juga termasuk didalam tugas / urusan pemerintah daerah yang bersifat pilihan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tataran analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dengan sampel sebagai informan Sekretaris POKMASWAS konservasi penyu, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam konservasi penyu yang ada di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sudah maksimal peran tersebut terlihat pada : Pemerintah Desa Wonocoyo menerbitkan Surat Keputusan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Pemerintah Desa Wonocoyo menerbitkan Peraturan Desa tentang Kawasan Konservasi Penyu Taman Kili-kili. Pemerintah Desa Wonocoyo mengelola anggaran APBDesnya untuk pelaksanaan Konservasi .Selain itu, Pengawas dan Penanggung Jawab. Kendala – kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam kegiatan konservasi penyu di pesisir pantai selatan Desa Wonocoyo antara lain: Sulitnya membangun pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keberlangsungan kehidupan penyu, Kurangnya peralatan pendukung dalam proses konservasi, Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia atau petugas konservasi dan Minimnya dana operasional konservasi. Pelaksanaan konservasi penyu yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Desa Wonocoyo telah berjalan dengan maksimal. Walaupun masih ada kendala – kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa maupun POKMASWAS Desa Wonocoyo.