PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SYIAH KABUPATEN SAMPANG (Studi Desa Karang Gayam Kecamatan Omben)
| Main Author: | Yanto, Heri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/25058/1/jiptummpp-gdl-heriyanto0-36264-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/25058/2/jiptummpp-gdl-heriyanto0-36264-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/25058/ |
Daftar Isi:
- Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia. Manusia mempunyai perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Berbagai masalah agama yang berpotensi menimbulkan konflik. Secara internal, teks-teks keagamaan dalam satu agama juga terbuka terhadap aneka penafsiran yang dapat menimbulkan aliran dan kelompok keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan satu sama lain sehingga memicu konflik. Klaim kebenaran yang ditandai dengan adanya perbedaan interpretasi dalam menghadapi suatu hal, akhirnya mengakibatkan polarisasi antar kelompok hal seperti ini yang sedang terjadi di Kabupaten Sampang. Munculnya ajaran syiah yang disebarkan secara terang-terangan oleh Tajul Muluk dan kaum sunni yang sudah lama dipahami oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik horisontal yang terjadi karena kurangnya suatu toleransi dan sikap saling menghargai antar sesama sehingga seperti yang telah kita ketahui konflik tersebut menyebabkan banyak kerugian pada masyarakat Desa Karanggayam. Tipe penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan atau mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, hal ini disesuaikan dengan penelitian, dimana peneliti berusaha untuk mengumpulkan informasi mengenai konflik syiah yang terjadi di Kabupaten Sampang. Pasca kejadian, berbagai pihak khususnya pejabat pemerintah langsung meninjau lokasi peristiwa konflik di Kabupaten Sampang Madura dan meminta keterangan dari warga dan aparat setempat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam penganan konflik siyah di sampang sesuwai dengan UU Penanganan Konflik Sosial tersebut yaitu : 1. Mediasi konflik syiah dan sunni di Kabupaten Sampang; 2. Rekonsiliasi konflik dan relokasi warga syiah di Kabupaten Sampang; 3. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontstruksi. Meskipun berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap penanganan konflik pasti ada hal yang akan memepengaruhi hal tersebut baik yang bersipat pro dan kontra, dalam pengimplementasiaan penanganan konflik tersebut ada beberapa hal yang yang sangat mempengaruhi diantarany: 1. Faktor Teknis; 2. Faktor Sosiologis; 3. Faktor Politik. Dalam penangan konflik syiah dan suni dikabupaten sampang pemerintah sudah sangat berperan secara optimal dalam penanganannya mulai dari pemerintah pusat sampai keperintah daerah. Di dalam kondisi yang tidak ideal, faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dahrendorf menyebutkan kondisi-kondisi teknis seperti personil yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi. Maka dari ini pemerintah harus lebih memperhatikan hal tersebut terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang harus benar-benar bertanggung jawab terhadap warga syiah di tempat pengungsian, disamping itu juga masyarakat harus desa Omben seharus memahami keadaan sikologis masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu mari kita sama mempertahankan rasa tali persaudaraan dan saling menghargai antar sesama.