KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PULAU TERLUAR INDONESIA (Studi di Pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara)
| Main Author: | AL KAFI, RAHMAT |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/25052/1/jiptummpp-gdl-rahmatalka-36269-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/25052/2/jiptummpp-gdl-rahmatalka-36269-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/25052/ |
Daftar Isi:
- Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pulau sekitar 13.000 dan terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Puluhan pulau terluar memiliki kerawanan masing-masing, mulai dari kekhawatiran pencaplokan pulau, pelanggaran batas negara, peredaran narkoba, penyelundupan, hingga keamanan negara. Kasus pencaplokan pulau adalah isu yang paling dikhawatirkan pemerintah Indonesia. Belajar dari kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, Indonesia perlu lebih memperhatikan pulau-pulau terluar. Apalagi, kondisi pulau terluar di beberapa tempat masih terisolir, miskin, dan terpinggirkan. Urgensi pengelolaan pulau terluar memperhatikan isu strategis perbatasan: aspek batas wilayah negara, aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, aspek pertahanan dan keamanan, aspek sumberdaya alam dan lingkungan, aspek kelembagaan dan capacity building. Pulau Miangas (Las Palmas) yang jaraknya lebih dekat dari Filipina dibandingkan dengan Kota Manado, sangat rawan. Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang sangat luas bila pulau Miangas lepas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan fokus pembahasan pada pengelolaan kesejahteraan di pulau terluar: pembangunan infrastruktur, pengembangan masyarakat, dan pemanfaatan potensi. Bila dikerucutkan, fokus perhatian pemerintah di pulau terluar adalah soal hankam (security) dan kesejahteraan (prosperity). Dalam pandangan Hull (2009), penyediaan jenis infrastruktur yang sesuai pada tempat yang tepat secara efisien adalah lebih penting daripada besarnya jumlah investasi yang ditanamkan pada infrastruktur atau banyaknya infrastruktur yang dibangun. Sementara, menurut Dirjen Bangdes, pembangunan masyarakat adalah proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan terpinggirkannya masyarakat desa sebagai penanggung akses dari pembangunan regional atau nasional. Dalam pemanfaatan potensi, perlu diketahui bahwa, beberapa PPKT memiliki potensi wisata, keanekaragaman terumbu karang, dan sumber daya perikanan (Retraubun et al 2005). Kekayaan sumber daya alam laut pulau-pulau kecil dengan kualitas keindahan dan keasliannya berpotensi menjadi tujuan wisata seperti cruising, yachting, diving, surfing, dan fishing serta marine eco-tourism. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan telah melakukan beberapa instrumen dalam pengelolaan pulau terluar, yakni: melahirkan beberapa kebijakan hingga pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan telah merekomendasikan ke berbagai lembaga negara untuk ikut mengelolanya, meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan ketidakefektifan. Selain itu, pemanfaatan potensi dalam pengelolaan pulau terluar masih kurang, padahal potensi di pulau terluar sangat menguntungkan negara, bila dikelola dengan baik. Salah satu langkah untuk mengefektifkan pengelolaan pulau terluar adalah mengajak perguruan tinggi berpartisipasi mengelola pulau-pulau terluar. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi dapat menjadikan pulau terluar sebagai laboratorium untuk pengembangan keilmuan di bidang kebijakan dan manajemen, selain itu dapat dijadikan sebagai wadah bagi para sarjana untuk mengimplementasikan ilmunya. Pembagian keuntungan dari kerja sama ini bisa dengan sistem bagi hasil.