KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN (Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang)
| Main Author: | Mulia, Debby Fajar |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/23386/1/jiptummpp-gdl-debbyfajar-40515-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/23386/2/jiptummpp-gdl-debbyfajar-40515-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/23386/ |
Daftar Isi:
- Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, Kota Malang juga dihadapkan pada masalah anak jalanan. Data di Pemkot Malang menunjukkan jumlah anak jalanan pada 2008 sebanyak 555 anak, dan 600 anak setahun kemudian. Sebagian besar mereka berasal dari Blitar, Kepanjen, dan Pasuruan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka anak jalanan maka pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial melakukan berbagai upaya untuk membina sekaligus memberdayakan anak jalanan melalui memberikan lapangan pekerjaan, memberikan modal serta menyediakan rumah singgah bagi anak jalanan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Jalanan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pihak Bidang Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kota Malang dalam melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap anak jalanan di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahanya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan. Pendekatan teori dalam penelitin ini adalah teori kebijakan publik yang menurut William Dunn terdapat beberapa tahapan, yaitu Penyusunan Agenda, yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Dari hasil data yang diperoleh, pertama, Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dalam penanganan anak jalanan kurang memperhatikan aspek perlindungan, selain kurangnya kerjasama antar aktor dalam penanganan anak jalanan, seperti halnya antara Dinas Sosial Kota Malang dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan (Griya Baca) di mana di antara keduanya tidak memiliki hubungan komunikasi yang baik. Dinas Sosial belum mempunyai kesiapan yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan makasimal. Kedua, faktor-faktor yang menjadi menghambat pihak Bidang Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kota Malang dalam melakukan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Malang adalah kurangnya ketersediaan anggaran, sehingga dinas sosial memprioritaskan hanya beberapa anak jalanan yang potensial untuk dituntaskan. Proses seleksi yang dilakukan adalah dengan memilih anak jalanan yang memiliki ketrampilan. Selain itu sebagian dari anak jalanan ada yang tidak mau dan menolak karena tingkat ketrampilan mereka yang rendah. Rendahnya minat anak jalanan untuk diberdayakan ini membuat dinas sosial kerepotan untuk menanganinya. Minimnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap pemberian uang kepada para anak jalanan merupakan suatu yang hal lumrah untuk dilakukan. Hambatan lain adalah minimnya jumlah aparatur di Dinas Sosial untuk mengurusi permasalahan anak jalanan. Kurangnya prasarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial berupa tempat penampungan untuk memberdayakan para anak jalanan. Rendahnya kesadaran orang tua yang membiarkan anaknya untuk berada dijalanan.