Dualisme Wewenang Eksekutorial Putusan Basyarnas Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah
| Main Author: | Sudarto, |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/22400/1/jiptummpp-gdl-sudarto091-40570-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/22400/2/jiptummpp-gdl-sudarto091-40570-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/22400/ |
Daftar Isi:
- Sebagai lembaga peradilan swasta. Basyarnas, juga lembaga arbitrase pada umumnya, tidak mandiri alias sangat bergantung kepada lembaga Peradilan, salah satunya ialah mengenai pelaksanaan eksekusi, karena semua lembaga arbitrase di Indonesia tidak memiliki perangkat juru sita sehingga tidak bisa mengeksekusi putusannya sendiri maka pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terkecuali untuk sengketa ekonomi syariah dalam hal eksekusinya terjadi dualisme, di satu sisi Basyarnas sebagai lembaga arbitrase harus tunduk pada ketentuan Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan di sisi lain ekonomi syariah merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama sebagaimana dalam Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, sehingga baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sama sama merasa berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dualisme eksekutorial putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ditinjau dari aspek yuridis normatifnya dan pengadilan mana yang lebih berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah ditinjau dari aspek yurisdiksi kewenangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif sedang metode Analisa yang digunakan adalah metode analisa perbandingan (Comparative anality metode) Dibantu dengan metode analisa isi (content anality metode).Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ditinjau dari aspek yuridis normatif masih terjadi dualisme wewenang antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama perihal eksekutorial putusan basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah, dan berdasarkan aspek yurisdiksi kewenangan diperoleh bahwa Pengadilan Agama lebih berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah dengan dua alasan, pertama, dasar legalitas Pengadilan Agama yang berwenang secara absolute terhadap sengketa ekonomi syariah, kedua, dasar relevansi berdasarkan substansi.