Implementasi Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Hal Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja Wanita Di SPBU ( Studi di SPBU jalan Bandung,SPBU Jalan Raden Panjisuroso,SPBU Bumiayu Kota Malang)
| Main Author: | Amin, Eka Mozaldi Ruskika |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/22354/1/jiptummpp-gdl-ekamozaldi-40771-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/22354/2/jiptummpp-gdl-ekamozaldi-40771-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/22354/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja di SPBU Kota Malang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terpenuhi atau tidaknya hak-hak pekerja perempuan yang bekerja di SPBU Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan di 3 SPBU yang berbeda di Kota Malang, SPBU 54.65123, SPBU 54.65104, dan SPBU 54.65177. jenis data merupakan analisis yuridis sosiologis terhadap data atau fakta hukum yang diperoleh dilapangan dengan menafsirkan yang berlandaskan pada peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yakni berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya serta ensiklopedia sebagai pendukung untuk memberikan petunjuk atau penjelasan dari penelitian.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan angket.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita di SPBU Kota Malang pada umumnya belum terpenuhi dengan baik karena tidak semua hak-hak tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 35 ayat (3) tidak dilaksanakan seutuhnya oleh pihak SPBU. Faktor pendukung adalah faktor yang memperlancar proses pelaksanaan pemenuhan hak tenaga kerja wanita, sementara faktor penghambat adalah faktor yang menghalangi proses pelaksanaan hak-hak tenaga kerja wanita di SPBU Kota Malang. Peneliti berpendapat penegakan hukun Disnaker Kota Malang atas pelanggaran hak tenaga kerja wanita di SPBU Kota Malang belum maksimal dan efektif. Dikarenakan adanya faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Disnaker Kota Malang. Untuk mengatasi kendala tersebut, Disnaker Kota Malang sudah melakukan upaya-upaya untuk perusahaan yang melanggar dengan tindakan preventif sekaligus represif dalam melakukan penegakan hukum, mencegah timbulnya pelanggaran terhadap hak tenaga kerja khususnya pekerja wanita.